Kapolri Ajak Masyarakat Kembali kepada Nilai Demokrasi Pancasila

KEPALA Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Tito Karnavian menyoroti beberapa peristiwa yang memunculkan potensi ancaman terhadap kebinekaan, terkait situasi politik yang sempat memanas menjelang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia pun mengajak masyarakat untuk kembali kepada nilai demokrasi yang didasarkan pada Pancasila.

Menurut dia, beberapa waktu belakangan primordialisme terlihat semakin menguat dengan mengerasnya masalah-masalah kesukuan, etnisitas, dan agama.

"Kita perlu memikirkan, apakah ini akan mengancam kebinekaan dan konsep NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) kita atau hanya sebagai riak-riak yang tidak perlu dikhawatirkan," kata dia dalam acara ramah tamah Kapolri dengan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), di Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Rabu (26/4).

Tito juga menyebut, beberapa tahun mendatang Indonesia dapat mencuat menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tengah berada dalam posisi yang baik.

"Tahun 2035 Indonesia bisa jadi kekuatan ekonomi nomor 5 dunia, bahkan pada 2045 Indonesia menjadi nomor 4 mengalahkan India," kata dia.

Namun, prediksi tersebut baru bisa terwujud jika Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan ada stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan.

UGM, kata Tito, bukan hanya tempat kegiatan belajar mengajar, tapi merupakan center of excellence, think tank bagi bangsa Indonesia. Peran UGM dalam pembangunan bangsa dengan korps alumni yang ada di mana-mana sangat lah besar.

"Saya merasa perlu mengunjungi UGM untuk menerima masukan dari para guru-guru besar yang ada di sini," ujar Kapolri.

Dalam kunjungannya ke UGM, ia berdiskusi dan menerima masukan serta pandangan dari mahasiswa dan dosen-dosen UGM terhadap persoalan yang dihadapi saat ini.

Ketua Dewan Guru Besar UGM Prof Dr Ir Putu Sudira MSc menyatakan, komitmen UGM untuk turut melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks yang relevan dengan perkembangan zaman. Komitmen tersebut telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah berdirinya UGM dan tecermin dalam statuta UGM.

"Sejak pertama kali dibuat statuta (UGM), tahun 1950, aspek Pancasila selalu dimasukkan di dalamnya," kata dia.

Dalam statuta yang baru setelah UGM berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) pun disebutkan bahwa fungsi UGM ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Semangat menjunjung Pancasila di antaranya diwujudkan dengan pendirian Pokja Pancasila serta pelaksanaan kongres Pancasila. Upaya ini diharapkan dapat menjadi inisiatif untuk kembali menyebarluaskan pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai nilai pemersatu bangsa, dimulai dari tingkat universitas hingga menyebar ke seluruh Indonesia. (OL-2)