Pembangunan Waduk Kelapa Gading masih sebatas Wacana

SEJAK 2015 lalu, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menginstruksikan pembangunan waduk di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setahun lebih berselang, pembangunan waduk itu belum juga terealisasi. Kawasan dengan total luas 1.400 hektare itu, kata Basuki, idealnya memiliki satu waduk yang berfungsi menampung air. Pembangunan waduk dirasa perlu lantaran banjir di masih terjadi. Basuki meminta para pengembang di kawasan yang dijuluki ‘Kepala Naga’ itu untuk membangun waduk yang rencananya dilakukan di Jalan Boulevard Artha Gading, RW 13, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

Meski demikian, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengaku belum menerima instruksi untuk melakukan pengerukan pertama di area tersebut. “Belum ada perintah ke saya. Sampai sekarang pun saya tidak tahu status lahan di sana. (Kepemilikan lahan) masih simpang siur dan tidak tercatat dalam aset kami,” kata Kepala Dinas SDA Hendrawan kepada Media Indonesia, kemarin. Teguh mengatakan pembangunan waduk Kelapa Gading menjadi tanggung jawab 12 perusahaan pengembang di Area Kelapa Gading. Sementara itu, Dinas SDA hanya akan menerbitkan izin untuk mendirikan prasarana (IMP). Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi menolak untuk menjabarkan rencana pembangunan waduk itu.

“Kami hanya bisa menyampaikan, sementara program ada di Dinas SDA. Apa pun programnya kami mendukung,” tukas Wahyu. Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan dalam Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta 1985-2005, kawasan tersebut diatur sebagai resapan air. Sejak 1990-an pengembangan permukiman marak. Pemprov DKI mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB).
“Jika Pemprov DKI serius memaksa pembangunan waduk oleh pengembang, beranikah Pemprov membekukan semua IMB dan kegiatan komersial di Kelapa Gading?” pungkasnya. (Aya/J-4)