Dosen UBK Diperiksa sebagai Saksi Kasus Dugaan Makar

SALAH satu dosen Universitas Bung Karno (UBK), Aminuddin, diperiksa terkait dugaan makar yang diduga dilakukan Sri Bintang dan kawan-kawan. Sore tadi Aminuddin diperiksa sebagai saksi dari tersangka Rachmawati Soekarnoputri dan Eko Suryo Santjojo.

"Tadi diperiksa terkait sebagai saksi atas tersangka Bu Rachmawati dan Pak Eko," ujar Aminuddin seusai pemeriksaan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (20/12) malam.

Aminuddin menjelaskan, dalam pemeriksaan pertama ini, materi pemeriksaan yang dilakukan penyidik masih seputar pertanyaan dasar terkait pertemuan yang dilakukan oleh Sri Bintang Pamungkas dkk, beberapa waktu lalu.

"Konteksnya ditanya kegiatan, rapat-rapat, dan sebagainya. Yah kita sampaikan apa yang saya tahu. Rapatnya kan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli saja," jelas Aminuddin.

Aminuddin juga mengaku, dirinya ikut terlibat dalam beberapa pertemuan seperti di UBK pada 20 November 2016 dan Hotel Sari Pan Pasific, 1 Desember 2016.

Dari pertemuan di UBK, ia menuturkan, UBK hanya menjadi tempat para aktivis bertemu dan membahas dikembalikannya UUD 45 ke awal tanpa amendemen.

"Isi pertemuannya kembali ke kiblat bangsa yaitu UUD 45, Pancasila, dan UUD 45 asli," beber Aminuddin.

Ia pun menambahkan, pertemuan di UBK merupakan kelanjutan dari pertemuan dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan pada 15 Desember 2015 lalu.

"Jadi sebenarnya kelanjutan yang pernah kita sampaikan ke MPR tanggal 15 Desember 2015. Kalau teman ikuti kita pernah ke MPR dan diterima oleh Pak Zulkifli Hasan. Di situ ada ketua tim kajian kembali ke UUD 45, kalau enggak salah dari partai Golkar," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, dirinya mengaku memang sebagian dari 9 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar turut hadir.

"Pak Sri Bintang ada, Ahmad Dhani ada, Hatta Taliwang ada sebagai panitia, Adityawarman ada, Pak Kivlan Zein nggak ada, Firza Husein ada," katanya.

Akan tetapi, ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut Rachmawati hanya memfasilitasi agenda tersebut.

"Bu Rachma sebagai ibu banyak anak-anaknya ingin fasilitasi tempat kemudian datanglah mereka dan sediakan tempat dan unek-unek disampaikan dan mengerucutkan ke UUD 45 asli. Kita menyampaikan ke MPR dan DPR dengan soft landing, artinya kita datang, menyampaikan petisi dan pimpinan DPR dan MPR datang menyambut," lanjut Aminuddin.

Selain itu, ia pun membantah adanya ajakan pada 2 Desember yang ingin menduduki Gedung MPR/DPR dan mencabut mandat Presiden Joko Widodo.

"Enggak ada, di UBK itu hanya ada pengerucutan dibentuk tim kecil untuk merumuskan sebuah petisi bagaimana mekanisme kembali ke UUD 45 yang asli," pungkas Aminuddin. (MTVN/OL-4)