Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendesak Pemerintah Provinsi DKI segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026. Pasalnya, hingga bulan Desember, angka UMP 2026 masih belum diketahui besarannya.
"Saya mendorong Pak Gubernur segera menetapkan UMP tersebut," ucap Khoirudin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/12).
Menurut Khoirudin, besaran UMP memiliki pengaruh yang sangat luas karena menjadi acuan bagi berbagai sektor di Jakarta. Para pelaku usaha juga menunggu keputusan resmi dari Gubernur DKI Jakarta terkait besaran UMP tersebut.
"Karena UMP itu menjadi patokan bagi banyak pihak, diantaranya juga transportasi dan sebagainya, diantaranya juga para pengusaha, menunggu penetapan dari Gubernur untuk UMP di DKI Jakarta," ujar Khoirudin.
Adapun untuk mekanisme perhitungan UMP, Khoirudin menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan Pemprov DKI Jakarta dan aturan yang diarahkan pemerintah pusat.
"(Formula penentuan UMP oleh) Pemprov dan tentu arahan nanti dari Pemerintah Pusat," ungkap Khoirudin. (Far/P-3)
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
PERWAKILAN buruh dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat melakukan konsolidasi terkait rencana untuk kembali melakukan aksi.
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar 6,17% menjadi Rp5,73 juta per bulan belum mampu menutup tingginya biaya hidup di ibu kota. Alih-alih menyejahterakan, UMP tersebut justru masih berada di bawah kebutuhan hidup layak, memicu protes buruh yang menilai kebijakan upah kian menjauh dari realitas sehari-hari.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai munculnya ketidakpuasan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 adalah hal yang wajar.
Buruh berencana menggelar aksi demonstrasi besar pada 29-30 Desember 2025. Aksi tersebut akan dipusatkan di dua lokasi utama: Istana Negara, Jakarta, dan Gedung Sate, Bandung.
Sebanyak 20 ribu buruh akan menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara dan Gedung Sate pada 29-30 Desember 2025 untuk memprotes penetapan UMP dan UMSP 2026.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved