Ahok-Djarot Cuti, Pemprov DKI Lamban Respons Pengaduan Warga

TINDAK lanjut masalah sosial di DKI Jakarta melalui aplikasi Qlue dinilai tidak secepat sebelumnya semenjak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat (Djarot) nonaktif karena melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Marketing Communication Qlue, Elita Yunanda, mengakui Pemerintah Provinsi DKI terkesan lama dalam menangani pengaduan beberapa waktu terakhir.

"Tindak lanjut dari pemerintah memang menurun dari segi kualitasnya, tapi ini yang terus diawasi oleh user-user Qlue," kata Elita saat dihubungi wartawan, Selasa (29/11).

Adapun kualitas yang dimaksud Elita, Pemprov DKI cenderung tidak menyelesaikan pengaduan sesuai prosedur. Salah satunya mengenai aduan tentang parkir liar yang biasanya diberikan peringatan langsung. Namun, di beberapa pengaduan tidak dilakukan.

"Misal masih proses tindak lanjut mereka sudah foto ya sudah selesai gitu saja. Kempesin ban/cabut pentil atau diderek enggak sesuai peraturan," jelas dia.

Salah satu indikator tindak lanjut asal-asalan bisa dilihat dari rating pengguna. Masih ada pengguna yang memberikan rating yang batas minimal. Beberapa di antaranya ialah Dinas Perhubungan, Kelurahan Kartini, dan Kelurahan Cempaka Putih Barat.

"Sejauh yang kita tahu tindak lanjut mendapat rating kurang bagus skala 1 sampai 2 bintang oleh user," ujar dia.

Kendati begitu, Elita menjelaskan pemahaman warga soal Qlue sudah cukup baik. Banyak warga yang menggunakan Qlue sebagai sarana pelaporan.

"Kuantitas masih banyak, mereka juga tahu Qlue hanya sebagai tool pelapor," tandas dia.

Qlue merupakan program Pemprov DKI soal pengaduan. Pengaduan ini langsung dihubungkan kepada dinas terkait pengaduan warga. Selama Ahok-Djarot menjabat, program ini diterima baik oleh mayarakat. (MTVN/OL-4)