Sebelumnya Lahan Kosong, PIK 2 Berikan Pendapatan Signifikan untuk Daerah Tangerang

GELIAT ekonomi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 memberikan dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan terhadap Kabupaten Tangerang. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang Slamet Budhi Mulyanto.

Slamet Budhi memerinci terdapat kenaikan yang signifikan pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di kawasan PIK2 di 3 Kecamatan. 

Pertama, Kecamatan Kosambi periode 2021 sebesar Rp31,286 miliar, 2022 sebesar Rp46,562 miliar, dan 2023 sebesar Rp 356,519 miliar. 

Baca juga : Pesisir Utara Tangerang bakal Jadi Kawasan Multikultural

Kemudian Kecamatan Pakuhaji pada 2021 sebesar Rp16,023 miliar, pada 2022 sebesar Rp78,910 miliar, dan 2023 Rp78,935 miliar. 

Selanjutnya Kecamatan Teluknaga pada 2021 sebesar Rp 37,480 miliar, 2022 sebesar Rp76,970 miliar, dan 2023 sebesar Rp45,228 miliar.

“Tentunya dengan adanya kawasan PIK 2 ini, pendapatan pajak dan retribusi dari beberapa sektor meningkat, sekarang setelah dibangun perumahan, kuliner, bisnis, otomatis berdampak pada peningkatan pajak asli daerah,” kata dia dalam sebuah diskusi yang digelar Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD) Kabupaten Tangerang di kawasan Serpong, Minggu (15/12).

Baca juga : Rusuh di PIK 2 Tangerang, Polisi Minta Warga Kembalikan Barang Jarahan

Slamet mengatakan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK 2) setiap tahunnya mengalami perubahan. Bagi daerah, pembangunan tersebut memberikan banyak manfaat ke daerah yang sebelumnya sangat terpukul akibat pandemi.

"Meskipun beberapa tahun lalu mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19, alhamdulillah, saat ini sudah mulai stabil,” kata Slamet.

Saat ini, lanjut Slamet, kawasan PIK 2 berimbas pada penerimaan pajak dan retribusi dari berbagai sektor yang terus tumbuh dengan menyumbangkan nilai siginifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang.

Baca juga : Teguh Setyabudi Targetkan Realisasi Pendapatan Daerah Tembus 98,67%

Slamet menyampaikan harus diakui sebelum adanya PIK 2, kawasan tersebut memiliki perputaran ekonomi yang lemah dan lahannya kosong. Saat ini, daerah mendapatkan pajak dari sektor perhotelan, pajak sektor restoran sampai dengan sektor hiburan dan parkir.

Nantinya, kata dia, setiap kebijakan pemerintah pasti akan melihat dari sisi manfaat maupun tidak manfaatnya.

Terkait dengan munculnya kontradiksi berkaitan PSN PIK 2 antara kelompok yang mendukung dengan yang tidak mendukung, dirinya mengingatkan agar semua pihak memperhatikan manfaat untuk masyarakat Tangerang di bagian utara.

Baca juga : Pemerintah Targetkan Serap Belanja Rp517 Triliun di Akhir Tahun

“Kasihan masyarakat Kabupaten Tangerang bagian utara, kenapa? Perlu diketahui dulu itu Kabupaten Tangerang termasuk menjadi green belt terutama untuk di wilayah utara,” ujar Kholid.

Dia mengatakan hal itu sudah direvisi, dengan sekarang yang terbaru yaitu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54.

"Dulu tidak bisa ngapa-ngapain, sekarang adanya PSN bisa ada jembatan penghubung antara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang,” jelas Slamet.

Dia menambahkan masyarakat di utara Kabupaten Tangerang memiliki berbagai kondisi, seperti lautnya. Dia mengatakan pencari kerja merupakan nelayan musiman dan nelayan pinggir, tidak bisa melaut sampai ke laut lepas.

“Pertanyaannya, mampu tidak Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan atau rehabilitasi pantai kita yang sudah rusak, yang kurang lebih seribu hektare lebih adalah mangrove. Kita harus bersyukur karena dengan adanya PSN PIK2 ini ada program rehabilitasi lingkungan,” jelas Slamet.

Dalam acara diskusi tersebut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail dan Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Pesisir Firdaus Oiwobo. (Z-1)