Pangkas Birokrasi Fungsi KK Dioptimalkan

PEMERINTAH Kota Bekasi telah lama menjanjikan warga miskin di wilayah mereka dapat berobat gratis. Sebelumnya sudah dicanangkan Kartu Bekasi Sehat (KBS) pada 2013. Karena dinilai banyak salah sasaran dan prosesnya berbelit-belit, kartu tersebut belum memenuhi harapan layanan kesehatan yang cepat. Karena itu, direncanakan, pada tahun depan warga yang kurang mampu di Kota Bekasi dapat menggunakan kartu keluarga (KK) untuk berobat gratis.

Menurut Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, hal itu diharapkan dapat mempermudah warga miskin mengakses layanan kesehatan. Layanan kesehatan gratis telah lama dijanjikan Pemkot Bekasi. Rahmat menuturkan, selama ini warga Kota Bekasi yang kurang mampu menggunakan KBS untuk berobat. Namun, prosesnya berbelit-belit karena membutuhkan surat keterangan dari pihak RT, RW, dan kelurahan bahwa yang akan berobat benar-benar orang yang tidak mampu.

KBS ialah program Pemkot Bekasi untuk menjamin warga kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Untuk bisa mendapatkan kartu itu, warga harus memiliki KTP Kota Bekasi, lalu mendaftar di database secara daring. Awalnya, digadang-gadang KBS akan lebih mudah dalam pengurusan administrasi ketimbang pengurusan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) atau surat keterangan tidak mampu (SKTM). Ternyata dalam praktiknya cukup berbelit-belit bagi warga miskin untk mendapatkan layanan kesehatan gratis.

Mereka harus meminta surat pengantar dari RT, RW, dan kelurahan. "Kalau harus menunggu surat pengantar, pasiennya keburu mati, baru keluar rujukan. Makanya kami potong jalur-jalur itu," ungkap Rahmat kepada Media Indonesia, Senin (10/10). Berobat dengan menggunakan KK, ungkap Rahmat, dapat menjangkau satu kelurga yang ada di dalam KK tersebut. Artinya, mereka yang tercantum dalam KK dapat berobat secara gratis. Dengan demikian, semakin banyak yang bisa terlayani. Berbeda dengan Kartu Bekasi Sehat yang hanya bisa digunakan mereka yang memilikinya.

Pendataan
Rahmat Efendi berjanji warga miskin yang berobat gratis tidak hanya dilayani rumah sakit pemerintah dan puskesmas. Pihaknya tengah menjajaki agar mereka juga dapat dilayani di rumah sakit swasta. Rahmat mengaku telah bertemu dengan 39 pemimpin rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Pertemuan yang dilakukan akhir pekan lalu itu menghasilkan kesepakatan bahwa mereka setuju penggunaan KK untuk berobat gratis. Dari data yang ada di Pemkot Bekasi, jelas Rahmat, saat ini ada 170 ribu warga yang memiliki KBS.

Nantinya akan dilakukan sinkronisasi data kependudukan warga tidak mampu dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan database yang dimiliki rumah sakit swasta. Dinas kesehatan akan mendata siapa saja di antara warga miskin itu yang memiliki KK, dan akan menyerahkannya ke seluruh rumah sakit. Bagi yang tidak punya KK masih tetap bisa menggunakan KBS. "Kami juga sedang membuat indikator KK yang bagaimana yang bisa digunakan untuk berobat gratis, seperti mereka yang rumahnya mengontrak, lalu penghasilannya di bawah UMK, dan yang bukan merupakan peserta asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. KK yang seperti itu,akan ditandai dan dimasukkan ke database pasien rumah sakit," ujar Rahmat.

Terkait dengan BPJS, Rahmat menilai program jaminan kesehatan itu sudah cukup bagus. Hanya saja, sering ada selisih klaim pembayaran dari rumah sakit. Akibatnya, warga miskin masih harus membayar selisih tersebut. Di samping itu, tidak semua warga miskin mampu membayar iuran BPJS. Kalangan tersebut yang nantinya menjadi prioritas penggunaan KK untuk berobat gratis. "Karena itu, biar lebih mudah, pakai KK saja. Biaya pengobatan ditanggung pemerintah. Yang tidak bisa membayar premi BPJS juga tetap bisa berobat," tandasnya. (J-3)