Kampung tanpa Matahari di Tengah Ibu Kota

"SAYA di sini tidak tahu malam, tidak tahu siang. Terasa sama saja. Kalau di luar hujan besar, di sini terasanya kecil," kata Kesih, 52, warga yang sudah delapan tahun tinggal di Gang Venus, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, ketika ditemui beberapa waktu lalu. Terik matahari Ibu Kota memang nyaris tidak mampir ke Gang Venus. Lorong-lorong yang menjadi akses jalan warga selalu berada dalam kondisi gelap. Sumber penerangan hanya berasal dari lampu-lampu di rumah warga yang tidak pernah berhenti menyala selama 24 jam. Hanya di beberapa celah, cahaya matahari bisa mengintip dan memberi sinyal bahwa petang belum tiba. Gelap yang tak pernah sirna itu disebabkan tertutupnya ruang atas oleh bangunan warga yang bertingkat. Padahal, lorong yang menjadi akses bagi warga hanya memiliki lebar sekitar 1 meter, bahkan kurang. Namun, jalan setapak itu pun masih harus berbagi ruang dengan berbagai aktivitas warga lainnya, mulai yang duduk-duduk sambil sekadar mengobrol, mencuci piring, hingga memasak. "Saya betah-betah saja, soalnya saya cari makan di sini," kata Komariah yang bekerja sebagai pekerja konveksi.

Kamar kontrakan
Sebagian rumah yang dipaksakan dibangun dua lantai menjadi penyumbang terbesar kegelapan di kampung tersebut. Dadang, misalnya, memilih membangun rumahnya menjadi dua tingkat demi menambah penghasilan. Dadang mendirikan enam kamar kontrakan dengan luas sekitar 2x2 meter. Tarif sewa per bulannya berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu. Tijo menjadi salah satu pengontrak kamar di Gang Venus. Dengan penghasilannya yang kurang dari Rp3 juta per bulan, Tijo merasa cukup mengontrak di tempat itu meski nyaris tidak bisa beristirahat karena tidak pernah mendapatkan ketenangan. "Kamar kontrakan saya kan batas-batasnya tripleks. Kadang suami istri berantem kedengaran, anak bayi nangis kedengaran. Ada yang nyetel musik kenceng juga mengganggu. Tapi mau gimana lagi," tuturnya.

Tidak ada toilet di kontrakan Tijo. Hanya ada satu kamar mandi yang digunakan bersama-sama dengan penghuni kontrakan lain. Untuk buang air, Tijo harus pergi ke toilet umum. Untuk buang air biasanya dikenai biaya Rp1.500 dan untuk mandi Rp2.000. Dalam sehari, Tijo bisa pergi ke toilet umum dua kali untuk buang air. "Terasa juga sih lama-lama keluar uangnya. Tapi mau gimana lagi, daripada enggak bisa buang air."

Kampung rawa
Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Satu kelurahan dengan luas wilayah 30,11 hektare itu dihuni 26.225 penduduk atau rata-rata 874 orang bermukim di setiap hektarenya. Dengan kondisi tersebut, konflik sangat rentan terjadi di Kampung Rawa. Sekretaris Lurah Kampung Rawa, Sri Budiarti, mengatakan tawuran menjadi permasalahan sosial utama di daerah tersebut. Penyebabnya mulai masalah serius sampai hal-hal sepele. Budi menuturkan pihaknya sudah melakukan segala upaya untuk meminimalkan konflik antarwarga, misalnya dengan menghidupkan organisasi kepemudaan yang berlandaskan agama, juga karang taruna. Tak hanya itu, untuk mempererat ikatan antarwarga, seluruh jajaran kelurahan, RW, hingga RT rutin melakukan kerja bakti setiap Jumat dan akhir pekan.

"Kami rutin terus bersosialisasi lewat kerja bakti supaya antarwarga itu terus saling mengenal dan memahami satu sama lain," kata Budi. Dengan melihat kondisi tersebut, sosiolog Sigit Pranawa mengatakan, di suatu kawasan dengan jumlah penduduk yang sangat padat dan memiliki perbedaan nilai rentan terjadi konflik. Jika tidak dicari solusinya, yang terjadi ialah terbentuknya kelompok-kelompok yang rentan perbedaan. "Nanti orang asli akan merasa terdesak. Kemudian pendatang merasa tidak harus taat dengan norma yang ada," tuturnya. Ketika norma penduduk asli semakin renggang, akhirnya terjadi perubahan sosial di masyarakat. Bahkan, bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal seperti berdagang narkoba dan berjudi. "Solusi untuk bisa mencegah konflik di permukiman padat tidak harus dengan menata ulang tempat tinggal, tetapi bisa dengan dialog. Kemudian jika harus berhadapan dengan gempuran budaya baru, pemimpinnya harus memberi contoh bagaimana menyaringnya," kata Sigit.
(Aya/Put/Beo/J-4)