Pemprov DKI Akui Kesulitan Atasi Kabel Optik Semrawut

PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengingatkan dan mengancam pihaknya akan menghentikan izin penggalian bagi para operator kabel optik yang masih tidak taat dalam pemasangan kabel di Ibu Kota.

"Kemarin, saya sudah minta kepada kepala PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Kan kita sudah kasih izin lagi, tapi kalau masih bandel galinya enggak benar saya berhentikan lagi izinnya tiga bulan ke depan," kata Heru Budi saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (8/10) pagi.

Dia menambahkan, kalau galian masih berantakan lagi, saya berhentikan juga izinnya. Jadi nanti saya evaluasi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diketahui memang masih mengalami kendala untuk menata kabel fiber optik semrawut di Ibu Kota.

Heru Budi mengakui sulit merapikan kabel semrawut di udara lalu dimasulkan ke bawah tanah.

Beberapa waktu lalu, Heru Budi juga tidak menjelaskan secara spesifik kendala apa yang dihadapi Dinas Bina Marga dalam penataan kabel-kabel semrawut tersebut.

Namun, dalam kesempatan berbeda, Dinas Bina Marga DKI pernah mengatakan, bahwa salah satu masalah yang dihadapi adalah belum semua wilayah di Jakarta masuk link Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Sarana Utilitas Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Samsul Bahri, menjelaskan, bahwa pembuatan SJUT itu sampai saat ini masih dilakukan.

Hingga Agustus 2023, baru 10 titik kawasan di Jakarta Selatan yang sudah tersedia SJUT. Beberapa di antaranya adalah kawasan Mampang Prapatan, Senopati, Jl Suryo, Walter Mongonsidi, Cikajang, dan Pattimura.

Samsul mengatakan, Dinas Bina Marga DKI telah memerintahkan agar perusahaan pemilik kabel utilitas memindahkan dari udara ke bawah tanah atau SJUT yang sudah terbangun.

"Dan memang butuh waktu dan proses karena panjang kilometer yang sudah dibangun SJUT itu sekitar 24,5 kilometer. Kan itu masih terus berproses," kata Samsul. (Ssr/Z-7)