Pemprov DKI akan Berkoordinasi dengan Kemenlu Perihal Trotoar Kedubes AS

DINAS Bina Marga DKI Jakarta memastikan akan bekoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat. Hal ini terkait larangan pejalan kaki melewati trotoar di depan kantor Kedubes Amerika Serikat.  

"Dinas Bina Marga akan berkoordinasi dengan unsur Pemprov DKI Jakarta terkait dan juga dengan Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua pihak," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni saat dikonfirmasi, Selasa, 6 Juni 2023. 

Wiwik menjelaskan blokade trotoar depan kedubes yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan ini dilakukan dengan alasan pengamanan oleh kantor perwakilan diplomatik Amerika Serikat tersebut. Namun, disisi lain banyak masyarakat yang membutuhkan trotoar tersebut sebagai akses pejalan kaki. 

Baca juga : Dubes AS Persilahkan Trotoar Depan Kantornya Dibuka untuk Umum

Sebelumnya, salah satu pihak yang mengeluhkan ditutupnya trotoar di depan kantor Kedubes Amerika Serikat datang dari Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus. Ia mempertanyakan mengapa masyarakat tak bisa menggunakan haknya terhadap ruang publik tersebut

Baca juga : Dinas Bina Marga DKI Lanjutkan Program Revitalisasi Trotoar

"Padahal AS kan menganut kota yang ramah bagi pejalan kaki. Kenapa sih, seeksklusif itu trotoarnya? Padahal itu ruang publik, lho. Jadi, yang bukan hak milik mereka, harusnya tunduk pada hak hukum di mana mereka berada," ungkap Alfred.

Sementara, lanjut dia, kantor kedubes lain tidak ada yang menutup akses trotoar dari masyarakat, seperti contohnya Kedubes Prancis dan Jepang di Jalan MH Thamrin, Kedubes Spanyol di Jalan H Agus Salim, hingga Kedubes Rusia di Jalan HR Rasuna Said.

Oleh karenanya, Alfred mendesak Pemprov DKI untuk segera membuka akses trotoar di depan Kedubes AS. Mengingat, selama ini kondisi akses pejalan kaki di depan Kedubes AS berada di badan jalan dan hanya difasilitasi dengan traffic cone atau barrier.

"Ini yang sebenarnya kami sesalkan, kami prihatin. kenapa sih, kok pemerintah Indonesia engga berani? Pemprov DKI tinggal bicara, hanya komunikasi. Kemenlu juga harus ditanya soal ruang publik ini, jalan sepadan bangunan yang diblok dan tidak bisa diakses," jelasnya (MGN/Z-8).