Pj Gubernur DKI Jakarta Harus Bebas Kepentingan Politik

PADA 17 Oktober 2022 mendatang, Provinsi DKI Jakarta akan dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur, yang menggantikan Anies Rasyid Baswedan – Ahmad Riza Patria, yang habis masa jabatannya. Penjabat Gubernur tersebut akan menjalankan operasional dan administrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sampai pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2024 mendatang.

Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Agus Herta Sumarto, Pj Gubernur harus mampu menjalankan, mempertahankan, bahkan meningkatkan peran dan fungsi Provinsi DKI Jakarta dalam ekonomi politik nasional.

"Pj Gubernur harus mampu mengelola dinamika di DKI Jakarta, baik dinamika politik dan sosial kemasyarakatan maupun dinamika ekonomi, investasi dan perdagangan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (23/9). 

Baca juga: Pj Gubernur Jakarta Harus Penuhi 3 Kriteria

Sebagaimana diketahui, kata dia, selama ini, Provinsi DKI Jakarta menjadi episentrum perekonomian nasional. Hampir seluruh aktivitas perekonomian nasional dikendalikan dari Jakarta. Hal ini menjadikan DKI Jakarta ibarat organ jantung dalam sistem anatomi tubuh manusia. 

Ibarat memompa darah ke seluruh jaringan tubuh, Provinsi DKI Jakarta memompa peredaran uang sampai ke pelosok daerah. Kinerja aktivitas perekonomian di Provinsi DKI Jakarta akan sangat memengaruhi kinerja dan aktivitas perekonomian di daerah-daerah di luar DKI Jakarta.

"Kondusifitas di DKI Jakarta harus benar-benar dijaga. Oleh karena itu, figur Pj Gubernur DKI Jakarta mendatang diharapkan mampu menciptakan kondusifitas tersebut dengan mengelola dinamika yang terjadi di DKI Jakarta dengan baik," terangnya. 

Heterogennya masyarakat DKI Jakarta menjadikan pola sikap dan pola perilaku masyarakat di Provinsi DKI Jakarta sangat beragam. 

"Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi Pj Gubernur DKI Jakarta mendatang relatif lebih besar dibanding Pj kepala daerah di daerah lainnya di luar Provinsi DKI Jakarta," ujarnya. 

Menurut dia, Pj Gubernur harus bisa meredam bahkan menghilangkan riak-riak perpecahan dari sisa kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam. Tidak boleh ada lagi istilah kampret dan cebong di dalam kamus bahasa pergaulan masyarakat DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Pj Gubernur mendatang haruslah figur yang tepat yang dapat diterima oleh semua kelompok dan lapisan masyarakat. Figur yang dipercaya oleh semua masyarakat mampu membangun kembali persatuan yang sempat terkoyak karena kontestasi politik identitas yang terlalu kuat. 

Ia mengatakan figur tengah yang tidak condong ke salah satu kelompok sehingga mampu melaksanakan dan menjaga proses Pilkada mendatang dengan baik, jujur, dan adil. Provinsi DKI Jakarta harus mampu membawa kesejukan sampai ke seluruh pelosok Indonesia. 

Provinsi DKI Jakarta harus bisa menjadi stabilisator bagi perekonomian nasional yang sedang diterjang badai pandemi covid-19.  Bahkan, DKI Jakarta harus bisa menjadi bumper yang mampu menggerakkan perekonomian nasional di tengah kondisi yang serba sulit. 

"Namun, perekonomian yang kuat tidak mungkin tercipta jika stabilitas sosial kemasyarakatan tidak terbangun dengan baik," katanya. 

Membangun ekonomi yang kuat diperlukan dukungan dan peran serta seluruh elemen masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesadaran kolektif untuk bahu membahu dan saling membantu mewujudkan perekonomian yang lebih berkualitas, kuat, mandiri, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk saling membenci dan menghancurkan. Perbedaan pandangan, pendapat, dan pilihan politik merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi di negara yang menganut sistem politik demokratis.

"Oleh sebab itu, perpecahan antar elemen masyarakat yang pernah mencuat pada kontestasi politik pada 2017 silam tidak boleh terulang kembali karena akan menghambat proses pembangunan di DKI Jakarta dan tentunya di Indonesia," pungkasnya. 

Sementara itu, Pengamat politik, yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengkhawatirkan sosok Pj Gubernur DKI yang memiliki relasi politik dengan kekuasaan bakal mengintervensi dan memengaruhi peta politik Pilgub DKI tahun 2024.

Dia mengatakan, bila Pj Gubernur DKI adalah sosok yang tidak memiliki relasi politik dengan Istana Negara maka kontestasi pesta demokrasi di Jakarta bakal berjalan secara fair. Namun, pemilihan gubernur nantinya sulit melahirkan nilai-nilai demokrasi jika pemimpin Jakarta memiliki keberpihakan secara politik. (RO/OL-1)