DPRD DKI Setujui Tarif Integrasi Transportasi Umum di Jakarta Rp10.000

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui usulan Pemprov DKI Jakarta atas tarif integrasi transportasi umum senilai Rp10.000. Usulan pemprov itu lewat Komisi B sebagai mandat untuk memberikan rekomendasi persetujuan tarif integrasi.

"Komisi B mmenyetujui pelaksanaan tarif integrasi karena mendukung keterpaduan moda transprotasi antara BRT, LRT dan MRT Jakarta yang pada ujungnya nanti akan mendorong masyarakat untuk menggunakan moda transportasi masal," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail, saat memimpin rapat, Selasa (7/6).

Ismail mengatakan, Komisi B menyetujui tarif intergrasi tidak boleh lebih besar dari Rp10.000, karena menggunakan dana dari Public Service Obligation (PSO) agar tidak membebani pos anggaran APBD lainnya.

Selain itu, kata Ismail, Komisi B meminta agar kebijakan tarif integrasi bisa dievaluasi setiap enam bulan selama satu tahun.

"Evaluasi setiap enam bulan selama satu tahun untuk mengetahui dampak implementasi paket dari integrasi terhadap nilai uang masyarakat menggunakan model transportasi masal," ujar Ismail.

Baca juga : DPRD Kritisi Anies Tak Lanjutkan Pembangunan LRT Jakarta

Tarif terintegrasi rencananya akan diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Setelah mendapat persetujuan dari Dewan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan membuat Keputusan Gubernur untuk penerapannya.

Akan ada uji coba selama dua pekan, tarif terintegrasi dipatok seharga Rp10.000 untuk durasi tiga jam perjalanan, lanjutnya.

Kendaraan umum yang akan terintegrasi dalam sistem tersebut berupa moda transportasi Bus Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta. (OL-7)