Terapkan ERP, Pemprov DKI Harus Antisipasi Kecurangan

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jakarta tengah menyiapkan Electronic Road Pricing (ERP) untuk menggantikan sistem three in one (3 in 1) yang kini tengah diuji coba dihapus. Pengamat transportasi Ellen Tangkudung mengatakan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan sebelum menerapkan ERP.

"Jakarta kan terbuka, siapa saja bisa masuk. ERP harus disiapkan dengan baik dan menggunakan teknologi terdepan karena baru mulai," kata Ellen dalam program Prime Time News di Metro TV, Minggu (10/4).

Ibu Kota Jakarta, lanjut Ellen, perlu mencontoh kota lain yang sudah menerapkan ERP dan mengembangkan sistem tersebut lebih baik. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu mengingatkan, teknologi ERP harus dipersiapkan keamanannya.

"Teknologi itu jangan sampai bisa diretas yang ingin melakukan siasat," ungkap Ellen.

Lembaga-lembaga yang terlibat perlu antisipasi setiap celah yang memungkinkan jadi kekurangan ERP. "Termasuk database kendaraan harus firm (solid) benar bisa diakses sehingga ketika ada pelanggaran bisa langsung diatasi," jelas Ellen.

Ellen menambahkan, dalam menerapkan ERP jangan sampai ada pengecualian plat kendaraan. "Bukan pengecualian ERP-nya, misal plat merah boleh masuk, tapi lebih baik diberikan dana biar bisa lewat ERP," pungkas Ellen. (MTVN/OL-5)