Kapolda Ngantor di Zona Merah

MULAI pekan depan, Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran bakal menjalankan rutinitas di kantor polsek dan polres yang masuk kategori zona merah. Hal itu menyusul aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jawa-Bali yang diberlakukan pada 11-25 Januari 2021.

Menanggapi kebijakan PSBB itu, PMJ juga akan menggencarkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) dengan menggandeng komunitas. Tujuan Kapolda pindah kantor, menurut Kabid Humas PMJ Kombes Yusri Yunus ialah untuk memantau langsung personel yang bertugas.

Kapolda ingin memastikan jajarannya betul-betul melaksanakan tugas dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19. "Agar covid-19 di DKI Jakarta ini berkurang," ujar Yusri kepada wartawan, kemarin.

Yusri menambahkan, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman juga akan ikut mendampingi Irjen Fadil ketika melakukan peninjauan. Kedua perwira tinggi TNI/Polri itu akan memberikan edukasi langsung terkait protokol kesehatan baik kepada anggota Polri dan TNI maupun masyarakat di lokasi zona merah covid-19 di Ibu Kota.

Pun dalam mendukung aturan PSBM, terang Yusri, PMJ telah membuat kampung tangguh. Kampung tangguh yang terdapat di 55 rukun warga (RW) itu nantinya diperketat kepolisian. Kapolda akan memantau langsung setiap hari seluruh kampung tangguh tersebut.

"Harus fokus semua dari tingkat bawah, Babinsa, polsek, dan polres bersama Danramil. Ini akan ditinjau langsung Pak Kapolda dan Pangdam Jaya," ujarnya.

Berdasarkan data pada laman https://corona.jakarta.go.id/id, data yang diperbarui pada 31 Desember 2020 mencatat total RW rawan covid-19 di Jakarta mencapai 29. Zona merah ini mengindikasikan penyebaran virus mematikan di wilayah tersebut sudah tinggi sehingga perlu dilakukan penerapan wilayah pengendalian ketat (WPK) di RW yang terdampak.

Pembatasan mobilitas

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyarankan perlu adanya kebijakan pembatasan mobilitas di Jakarta saat PSBB Jawa-Bali diterapkan. "Saya kira mobilitas harus dibatasi. Selain itu, juga kapasitas kendaraan umum juga dibatasi," ucap Abdul.

Namun, imbuhnya, pembatasan mobilisasi ini kesuksesannya dilihat dari akses tempat dan ruang publik karena pada pengetatan PSBB mendatang masih ada beberapa tempat yang dibuka dengan pembatasan, seperti sektor ekonomi yang esensial, perkantoran, hingga pusat perbelanjaan. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan regulasi untuk menyesuaikan penerapan PSBB di Jakarta dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diarahkan pemerintah pusat.

Ia membeberkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meneken serangkaian regulasi untuk penyesuaian tersebut. "Apa yang kebijakan pusat memang menjadi apa yang kami inginkan. Maka kita langsung menyesuaikan dengan cepat. Ada pergub. Jadwalnya diubah sesuai dengan pusat, 11-25 Januari."

Salah satu penyesuaian yang dilakukan ialah aturan jumlah pengunjung di restoran/kafe/warung makan yang saat ini 50% menjadi 25%. Ketentuan yang sama juga terjadi pada jumlah karyawan yang boleh bekerja di kantor dari semula 50% berkurang menjadi 25%. (Ykb/Hld/Put/Ssr/J-2)