Tekad Pangdam Jaya untuk Terus Copot Baliho Rizieq

PANGLIMA Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman bertekad akan terus mencopot baliho dan spanduk Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Sejauh ini pihaknya telah menurunkan 900 baliho di wilayah DKI Jakarta.

Ia mengaku bersama Polri dan masyarakat tak akan berhenti menurunkan baliho yang dinilai melanggar aturan itu.

"Kurang lebih ada sekitar 900-an di DKI. Masih berlanjut momentum serangan. Jangan berhenti. Masih banyak pengaduan dari masyarakat ini belum dicopot. Kita akan terus sinergi dengan polisi. Sekarang bahkan ada masyarakat ikut menurunkan," kata Dudung di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Senin (23/11).

Ia meminta FPI menaati pemerintah dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ia mengatakan sebagai bagian dari negara Indonesia, seharusnya FPI tidak membuat aturan sendiri dan tidak mengindahkan aturan yang berlaku.

"Ke depan untuk imbauan kepada mereka, kami menyampaikan biar mereka paham tentang hukum yang berlaku, bukan hukumnya dia, tapi hukum yang berlaku di pemerintahan negara Republik Indonesia. Harus taat kepada hukum dan taat kepada pemerintah kalau dia sebagai warga negara yang baik. Itu saja," kata Dudung.

Dudung mengatakan mengenai baliho FPI yang sebelumnya diturunkan oleh Satpol PP. Namun, ini dihadang dan kembali dinaikkan oleh FPI. Ia mengatakan seharusnya FPI tak bisa seenaknya, karena ada aturan yang berlaku.

"Memang dia siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Kok Satpol PP dan pemerintah yang jelas organisasinya, struktur sudah jelas, kok bisa takut sama mereka? Mereka itu siapa? Saya tidak ingin ada keresahan yang membuat aturan-aturan dia sendiri. Ini negara hukum," kata Dudung.

Lebih lanjut, Dudung mengatakan pihaknya bersama Polda Metro Jaya akan menindak tegas baliho-baliho yang masih dipasang dan menyalahi aturan. Hal itu tak hanya berlaku bagi baliho FPI, tetapi juga kepada baliho dan spanduk lain yang melanggar aturan

"Kami menurunkan poster bukan FPI saja, bukan Habib Rizieq, juga kalau poster yang lain kalau tidak sesuai aturan pemerintah bersama Polda kita turunkan," kata Dudung. (OL-14)