Saling Serang, Kinerja Ahok dan Djarot Diyakini Terganggu

PENGAMAT Politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar khawatir dengan masa depan Ibu Kota. Pasalnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, tengah bersitegang.

Idil menyadari persitegangan itu adalah sebuah dinamika menjelang Pilkada DKI Jakarta. Namun, mereka berdua harus tetap menjalani pemerintahan hingga Oktober 2017 mendatang.

"Secara politik, jelas ini menganggu kinerja di pemerintahan karena masing-masing akan bekerja sesuai selera politiknya masing-masing," kata Idil kepada Metrotvnews.com, Rabu (23/3).

Menurut Idil, seharusnya pasangan pimpinan Ibu Kota ini tetap menjaga keharmonisan dan kekompakan untuk mewujudkan semua janji-janji mewujudkan Jakarta Baru. Idil berharap dinamika ini tidak menganggu kinerja.

Ahok dan Djarot saling serang satu sama lain, terkait penggunaan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan dan komunitas Teman Ahok.

Dimulai dari pernyataan Ahok bahwa ada sejumlah kantor PDI Perjuangan yang berdiri di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, Djarot merespons dan meminta kantor komunitas Teman Ahok dipindahkan karena menyalahi secara etika.

Ahok menegaskan, penggunaan aset Pemprov dengan sistem sewa sebagai kantor tidak masalah karena sesuai peraturan. Namun jika Djarot menganggap menyalahi etika, Ahok meminta Djarot memindahkan sejumlah kantor PDI Perjuangan terlebih dahulu.

Dalam kesempatan terpisah, DPP PDI Perjuangan melarang semua kader dan petinggi PDI Perjuangan untuk berpolemik jelang Pilkada DKI Jakarta. Hal itu untuk mengurangi kegaduhan yang tidak produktif.

PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, menegaskan tetap mendukung pasangan ini bekerja hingga tuntas.(OL-4)