Petugas Lamban, Genangan tidak Kunjung Usai

GENANGAN air yang selalu muncul di Ibu Kota setiap kali hujan dan menjadi masalah yang hingga kini belum terselesaikan disebabkan kelambanan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Menurut Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, waktu 10 bulan dalam satu tahun yang dimiliki oleh pemerintah seharusnya cukup untuk mengantisipasi genangan, sebab puncak hujan rata-rata hanya dua bulan.

"Puncak musim hujan ratarata hanya dua bulan. Karena itu, pemerintah punya waktu 10 bulan lainnya untuk menyiapkan agar tidak terjadi genang an. Namun, tetap saja banjir masih terus ada, genang an di manamana," katanya kepada Media Indonesia, Senin (21/3). Menurutnya, dalam rapa t kerja komisi, ia sudah sering mendengar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memaparkan rencana kerja. Bahkan, selain saat menyusun anggaran, Komisi D juga kerap turun tangan saat ada masalah, termasuk ketika penemuan sampah kulit kabel di Jalan Medan Merdeka Selatan. Namun, ujarnya, selama ini rencana yang dipaparkan oleh pemerintah sebatas manis di mulut, tanpa ada realisasi.

"Di paparan sih oke-oke saja. Tapi dilihat kenyataannya, ketika hujan lebih deras sedikit saja, ketahuan ada genangan, bikin macet luar biasa. Apa enggak bosan mendengar keluhan yang sama terus-menerus? Jadi, pemaparan rencana ja ngan sekadar bagus. Di tataran realisasi pun harus kena," ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan berencana mengajukan permintaan penambahan pegawai, yakni tenaga satuan tugas (satgas) dan pekerja harian lepas (PHL) untuk pemeliharaan saluran air, sungai, dan waduk. Menurut Teguh, salah satu kendala yang dihadapi untuk mengurus seluruh sistem tata air secara mandiri ialah faktor kuantitas sumber daya manusia yang masih minim.

Saat ini, jumlah PHL sekaligus Satgas Tata Air di seluruh DKI mencapai 1.400 orang atau hanya 230 orang per wilayah. Bahkan, ujarnya, untuk menambah jumlah sumber daya manusia, ia juga telah meminta kepada gubernur agar tenaga kontrak menjadi PHL tata air. Permohonan itu ia ajukan pada awal tahun dan ditargetkan tercapai dalam tahun ini. "Idealnya 500 orang," ujarnya. (Put/J-2)