DPRD Minta Anies Awasi Prokes Dengan Ketat Selama PSBB Transisi

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi pada 12-25 Oktober 2020.

Menanggapi itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengaku khawatir PSBB Transisi akan mengalami kembali gagal seperti sebelumnya. Ia tidak yakin PSBB Transisi akan bisa mengurangi jumlah kasus covid-19.

"Saya kurang yakin apakah kasus bisa dikurangi dengan kebijakan kembali ke transisi mengingat transisi sebelumnya gagal," kata Gilbert kepada Media Indonesia, Senin (12/10).

Gilbert menyebut jika PSBB Transisi kali ini memiliki pola operasional yang sama dengan sebelumnya, itu berarti kebijakan itu hanya bentuk simbol dari kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI.

"Bila pola operasional sama dengan yang lalu, PSBB ini hanya simbol bahwa ada kebijakan dari Pemprov tapi akan naik lagi kasus," celetuknya.

Meski begitu, pihaknya menyadari kembalinya ke masa transisi harusnya memiliki tujuan lain. Yakni untuk mendorong roda perekonomian.

Namun, yang menjadi catatan, Gubernur Anies Baswedan perlu meningkatkan pengawasan protokol kesehatan dengan lebih ketat.

"Kembali ke transisi harusnya dengan maksud ekonomi mulai menggeliat tapi kasus tidak makin banyak dan itu hanya bisa tercapai kalau diawasi ketat dan Gubernur DKI memberi contoh mengawasi tiap hari di lapangan," imbuhnya.

"Kenapa daerah lain berhasil menekan? Karena kepala daerahnya selalu di lapangan bukan selalu di TV. Mereka sibuk memikirkan masyarakat bukan sibuk mikirin sepeda atau bersepeda," tandasnya. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama