Ada Lonjakan Mobilitas, PDIP Pertanyakan Pengawasan Anies

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjutak menyebut pada hari pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi terjadi lonjakan mobilititas di Ibu Kota. Ia mempertanyakan pengawasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap kepadatan kendaraan dan warga yang kembali bekerja.

"Pasti terjadi lonjakan, dan ini harusnya diantisipasi oleh Pemprov. Saya tidak mendengar adanya rencana penambahan jumlah angkutan dan frekuensinya. Kebijakan transisi ini terkesan tidak tegas atau ambigu," jelas Gilbert saat dihubungi mediaindonesia.com, Senin (8/6).

Menurutnya, ketentuan 50% isi penumpang di dalam transportasi umum dan perkantoran itu yang dianggap sulit diawasi oleh jajaran Gubernur Anies Baswedan. Gilbert menyebut perkantoran pemerintah masih memberlakukan masuk kerja karyawan 100% bukan setengahnya.

"Begitu juga bank-bank masuk full 100%. Sejak awal kita sudah bicara agar Anies berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat soal ini. Tetapi terkesan besok berjalan tanpa koordinasi," kata Anggota Komisi B DPRD itu.

Gilbert mengatakan kebijakan PSBB transisi yang mengharapkan warga patuh untuk tertib sulit diimplementasi. Pasalnya, warga sudah lama berada di rumah dan pasti mencari kebutuhan ekonomi yang selama dua bulan terakhir mengalami keterpurukan.

"Padahal tujuan penggunaan istilah transisi adalah untuk mencegah euforia, tetapi lemah dalam pelaksanaan di lapangan," tuding Gilbert.

Seharusnya, lanjut Gilbert, kebijakan transisi dibuat agar ekonomi mulai menggeliat. "Tetapi sekarang semua seperti bukan PSBB, apalagi PSBB transisi," tandasnya. (OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Bude