Selasa 28 April 2015, 00:00 WIB

Proses Tax Allowance Dibidik 50 Hari

MI/FATHIA NURUL HAQ | Megapolitan
Proses Tax Allowance Dibidik 50 Hari

Antara

 
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah-Daerah Tertentu dengan menerbitkan peraturan Kepala BKPM (perka). Aturan itu menargetkan pengajuan keringanan pajak (tax allowance) dapat tuntas dalam 50 hari.

"Perka itu bagaimana prosesnya di menteri lain berapa hari, menteri pembina berapa hari, di menkeu berapa hari. Itu waktunya makanya kita membuat tidak boleh lebih dari 50 hari. Harus ada kepastian selanjutnya untuk investor," tegas Franky di sela Tropical Landscape Summit di Jakarta, kemarin,

Menurutnya, dalam pelaksanaan PP terdahulu, pengajuan tax allowance atau tax holiday bisa memakan waktu hingga dua tahun.

Franky menjabarkan, dalam peraturan yang sedang disusun, setelah permohonan diterima BKPM melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pusat, pengkajian permohonan akan dilakukan melalui pertemuan trilateral antara BKPM, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis. "Kami juga akan melibatkan kajian dari para pakar dan staf ahli di bidang masing-masing," tambah Franky.

PP No 18/2015 yang diterbitkan pada 6 April 2015 dan akan berlaku 30 hari mendatang menyebutkan fasilitas tax allowance bisa ditetapkan Menteri Keuangan jika telah mendapat usul Kepala BKPM..

Franky menambahkan, peran dari koordinasi saat ini berada di PTSP yang mencakup perwakilan semua kementerian. Ia berharap, dengan peran optimal dari para perwakilan tersebut, kementerian bersangkutan dapat langsung memberi keputusan bagi investor.

"Impak insentif tax allowance dan juga PTSP ini baru akan terlihat pada triwulan IV dan nilainya baru akan ada di awal tahun (depan). Sampai Juni, saya mau fokus Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura," pungkasnya.

Belum tahu
Sebagian pelaku industri dalam negeri mengaku belum mendapat sosialisasi mengenai PP pengganti PP No 52/2011 itu. Namun, fasilitas insentif fiskal itu diharapkan berimbas positif terhadap daya saing.

"Kami tentu merespons baik," ujar Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri) Soenoto kepada Media Indonesia saat dihubungi, kemarin.

Dengan beban yang berkurang, jelas dia, pelaku usaha bisa mengurangi harga pokok penjualan sehingga produk-produk lebih bisa dijangkau masyarakat. Apalagi, daya beli masyarakat kini dirasa tengah melemah akibat tiadanya kenaikan pendapatan di tengah fluktuasi rupiah dan penaikan sejumlah tarif/harga.

Namun, ia mengaku belum tahu detail isi PP No 18/2015 itu. "Kita bicara kualitatif dulu saja. Yang penting bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah bisa semakin menghidupkan iklim investasi. Semoga ini bukan sekadar omdo (omong doang)," tandasnya.

Senada dengan Soenoto, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesias Ade Sudrajat mengaku belum ada sosialisasi dari pemerintah. Ia malah menilai tax allowance tidak ubahnya sekadar pemanis. "Sebenarnya ada tiga kebijakan pokok lain yang lebih kami tunggu," kata dia.

Kebijakan-kebijakan itu ialah ketentuan penetapan upah minimum buruh yang setiap tahun berubah, penurunan tarif dasar listrik, dan pembukaan jalur ekspor untuk pengusaha tekstil.

Lebih lanjut, Ade menilai tax allowance sudah sepatutnya ada untuk mendorong industri dalam negeri, terutama tekstil. "Pertekstilan ini industri pionir dalam sejarah industrialisasi. Jadi, wajar dapat tax allowance. Apalagi kami didorong membuka lapangan kerja dan menambah devisa," tuturnya. (Dro/Tes/E-2)

Baca Juga

Dok. Pribadi

GPFI-Bais TNI-IDI Gelar Program Serbuan Vaksinasi untuk Warga Jakarta

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Sabtu 19 Juni 2021, 22:36 WIB
Ditargetkan, program yang menyasar warga DKI Jakarta itu bisa mencapai 500-1.000 orang yang divaksinasi setiap...
Antara/Aditya Pradana Putra

6 Stasiun  KRL ini akan Selenggaran Tes Antigen Acak pada Penumpang

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Sabtu 19 Juni 2021, 20:30 WIB
Tes antigen acak ini dilakukan sebelum pengguna bertransaksi untuk membeli tiket ataupun tap masuk di gate elektronik...
Dok.Apical Group

Peduli Kesehatan Masyarakat, Apical Bagikan Sembako

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 19 Juni 2021, 19:20 WIB
Sebagai upaya mendukung kesehatan masyarakat di sekitar pabrik operasinya, mereka membagikan sembako bagi masyarakat di sekitar lingkungan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pungli Tetap Marak Pak Satgas!

Pungli di berbagai layanan publik terus menjadi masalah yang dialami masyarakat, bahkan di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya