Chief Economist of PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Anggito Abimanyu, menganggap baik komitmen Tiongkok untuk memberikan pinjaman dana infrastruktur lebih dari Rp600 triliun asalkan tidak disertai kepentingan tertentu.
''Yang penting proyeknya itu bermanfaat bagi kita. Enggak ada kepentingan apa-apa. Enggak ada kepentingan seperti pinjaman-pinjaman yang selama ini kita sepakati untuk pinjaman luar negeri, bahan baku harus dari negara yang bersangkutan, dan sebagainya,'' papar Anggito di Kantor Pusat BRI, Jakarta, kemarin.
Persyaratan lain seperti eksekusi mudah, suku bunga murah, dan tenor jangka panjang menjadi hal yang diharapkan dan penting untuk mengurangi beban utang di masa yang akan datang.
Sebagai informasi, dari US$50 miliar komitmen perbankan Tiongkok, sebanyak US$10 miliar atau sekitar Rp129 triliun disiapkan untuk ikut mendanai pembangunan transmisi dan pembangkit listrik yang dikerjakan PT PLN (persero). Sisanya antara lain diperuntukkan proyek pembangunan smelter. PT Antam (persero), proyek pembangunan light rail transit (LRT) yang dikerjakan PT Adhi Karya (persero). Kemudian, ada pula pembiayan untuk pembangunan pelabuhan Sorong, Papua, yang menjadi bagian dari tugas PT Pelindo II (persero).
Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Ki Syahgolang Permata mengatakan pihaknya belum sampai pada pertimbangan mendapatkan pendanaan dari perbankan, termasuk bank asal Tiongkok. Sementara ini, pendanaan proyek LRT Cibubur-Dukuh Atas, Jakarta, sejauh 30 km masih berfokus pada penyertaan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1,4 triliun dan penerbitan saham baru (rights issue) senilai Rp1,34 triliun.
Rights issue Adhi Karya dijadwalkan akhir Juni 2015. ''Kalau belum rights issue, kita bicara pinjaman, nanti takutnya missed,'' ungkap Ki Syahgolang, kemarin.
Tidak sembarangan
Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyatakan tidak mempermasalahkan niat Tiongkok untuk masuk ke pembiayan proyek kelistrikan di Tanah Air.
Kendati begitu, Sofyan menegaskan PLN dan pemerintah tidak sembarangan menerima tawaran perusahaan-perusahaan Tiongkok. Untuk proyek pembangkit listrik PLN, pihaknya menyeleksi ketat.
''Kita hanya minta lima BUMN (Tiongkok) karena berdasarkan kualifikasi sudah berprestasi di dunia,'' ujar Sofyan via sambungan telepon, kemarin.
Pembatasan dan seleksi ketat itu dilakukan mengingat buruknya kualitas pembangkit listrik yang dibangun Tiongkok di Fast Track Program (FTP) I. Pemerintah Tiongkok bersedia bertanggung jawab atas kejadian itu.
Pembangkit-pembangkit tersebut saat ini disewa Tiongkok dan jika sudah dibenahi, akan diserahkan kembali ke PLN.
Sebagai informasi, FTP I yang menargetkan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas total 10 ribu Mw, hingga saat ini baru terealisasi sekitar 8.000 Mw. Proyek sangat molor dari target selesai pada 2010. (Bow/Jes/E-1)
