Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos DKI Jakarta Ika Yuli Rahayu mengungkapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua dibagi per regional wilayah di ibu kota.
Pemberian paket sembako kepada warga terdampak covid-19 bakal dibagi dua, yakni diberikan oleh pemerintah pusat atau melalui Kementerian Sosial dan diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Kita hanya sasar Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu," ungkap Ika saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (15/5).
Diketahui, pemberian paket sembako sudah dibagikan pada Kamis (14/5) kemarin di daerah Pasar Rebo dan Cipayung. Ika juga mengatakan ada penambahan isi paket sembako yang kedua.
"Nilai paket Rp275.000. Ongkos peralatan dan kardus. Delivery packaging Rp25.000. Total keseluruhan dengan biaya ongkir menjadi Rp300.000," jelas Ika.
Adapun isi paket bantuan tersebut berupa beras 10 kilogram (kg), sarden 4 kaleng, minyak goreng 2 liter, kecap manis, terigu 1 kg, bihun, sabun mandi, dan biskuit kaleng 1 buah.
Baca juga: Banyak Pengecualian PSBB, Ombudsman: Kepatuhan Warga Menurun
Data penerima bansos tahap kedua mencapai 2.153.196 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, pemberian sembako bakal dibantu oleh pemerintah pusat atau Kementerian Sosial. Pemerintah pusat akan memberikan bantuan sebesar 1,3 juta KK paket (sembako). Sisanya, 853.196 KK melalui Pemprov DKI.
Terpisah, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino meminta pemprov meminimalkan salah sasaran dalam penyaluran bansos tahap kedua. Pendataan penerima bantuan yang benar sangat diperlukan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
"Harus tepat sasaran, data akurat dan distribusinya tetap mengedepankan protokol kesehatan," ungkap Wibi, hari ini. (OL-14)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved