Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos DKI Jakarta Ika Yuli Rahayu mengungkapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua dibagi per regional wilayah di ibu kota.
Pemberian paket sembako kepada warga terdampak covid-19 bakal dibagi dua, yakni diberikan oleh pemerintah pusat atau melalui Kementerian Sosial dan diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Kita hanya sasar Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu," ungkap Ika saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (15/5).
Diketahui, pemberian paket sembako sudah dibagikan pada Kamis (14/5) kemarin di daerah Pasar Rebo dan Cipayung. Ika juga mengatakan ada penambahan isi paket sembako yang kedua.
"Nilai paket Rp275.000. Ongkos peralatan dan kardus. Delivery packaging Rp25.000. Total keseluruhan dengan biaya ongkir menjadi Rp300.000," jelas Ika.
Adapun isi paket bantuan tersebut berupa beras 10 kilogram (kg), sarden 4 kaleng, minyak goreng 2 liter, kecap manis, terigu 1 kg, bihun, sabun mandi, dan biskuit kaleng 1 buah.
Baca juga: Banyak Pengecualian PSBB, Ombudsman: Kepatuhan Warga Menurun
Data penerima bansos tahap kedua mencapai 2.153.196 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, pemberian sembako bakal dibantu oleh pemerintah pusat atau Kementerian Sosial. Pemerintah pusat akan memberikan bantuan sebesar 1,3 juta KK paket (sembako). Sisanya, 853.196 KK melalui Pemprov DKI.
Terpisah, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino meminta pemprov meminimalkan salah sasaran dalam penyaluran bansos tahap kedua. Pendataan penerima bantuan yang benar sangat diperlukan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
"Harus tepat sasaran, data akurat dan distribusinya tetap mengedepankan protokol kesehatan," ungkap Wibi, hari ini. (OL-14)
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Cak Imin menjelaksan kurikulum itu digunakan agar Sekolah Rakyat dapat memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki murid demi menghasilkan lulusan yang berdaya dan mandiri.
Lebih lanjut, menurut Anggi sejauh ini masih ada perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved