Tanpa Tembusan ke Sekda, Walikota Depok Liburkan Sekolah 2 Pekan

WALOKOTA Depok Idris Abdul Somad meliburkan sekolah di Kota Depok selama 2 pekan untuk mengantisipasi penyebaran virus korona Covid-19 di kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta itu.

Namun, Sekretaris Daerah Kota Depok mengaku tak mendapat tembusan surat edaran meliburkan sekolah itu dari walikota. Ia bahkan menyebut tindakan walikota berlebihan karena bisa menimbulkan ketidaknyamanan di Kota Depok.

"Surat edaran itu harusnya lewat meja saya selaku Sekretaris Daerah Kota Depok. Surat itu dibuat tanpa melalui saya. Ini administrasi yang tidak benar," kata Hardiono dengan nada tinggi kepada Media Indonesia, Sabtu (14/3) malam.

Menurut Hardiono, keputusan meliburkan sekolah harusnya melibatkan pihak terkait di Kota Depok dengan menimbang dampaknya.

"Surat itu bisa menyulut keresahan masyarakat Kota Depok, " katanya.

Baca juga : Cegah Penyebaran Korona, Pemkot Bogor Liburkan Sekolah Dua Pekan

Pada surat bernomor:443/132-Dinkes, yang dikeluarkan tanggal 14 Maret 2020 memuat seluruh sekolah dari TK, SD SMP, SMA, SMK baik negeri maupun swasta di Kota Depok diliburkan.

Ihwal libur itu dalam rangka menjaga dan melindungi masyarakat dari perkembangan kasus penyebaran virus korona covid-19.

Dalam surat itu disebutkan, masa libur sekolah di Kota Depok berlangsung selama 12 hari mulai 16 Maret hingga 28 Maret 2020.

Pada surat tersebut dipaparkan pula, selama meliburkan siswa, kegiatan belajar dilakukan di rumah.

Dalam suratnya, Walikota Depok juga memerintahkan Dinas Pendidikan Kota Depok dan seluruh perangkat daerah agar menunda lomba-lomba pendidikan dan lomba-lomba lainnya. Termasuk, pelaksaan kegiatan karyawisata siswa.

Tak hanya meliburkan siswa dan karyawisata, pelayanan posyandu dan bina kependudukan (bindu) dihentikan sementara.Untuk pelaksanaan imunisasi dan pemeriksaan ibu hamil dilaksanakan di Puskesmas.

Baca juga : NasDem Usulkan Pekerja Work From Home

Begitupun dengan Car Free Day (CFD) Dinas Perhubungan Kota Depok ditiadakan Termasuk Alun-Alun Kota Depok.

"Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar menutup Alun-Alun tersebut," sebutnya di lembar surat pertama.

Dilembar surat kedua, ditegaskan, perangkat daerah supaya menunda kunjungan kerja dan  tidak menerima kunjungan kerja, meniadakan sementara apel pagi dan upacara.

Terkait surat edaran ini, Media Indonesia mengirimkan langsung copyan surat edaran ke Walikota Depok Idris Abdul Shomad. Dia juga dtelpon dan dikirim pesan whatsaap. Tapi tak ditanggapi.

Hal yang sama ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok M. Thamrin hasilnya nihil. (OL-7)