Pungutan Liar Marak Tim Saber Pungli Lelap

SATUAN Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kota Depok hangat-hangat tahi ayam. Di awal pembentukannya sejumlah gerakan dilakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, satgas terkesan membiarkan praktik pungli di instansi-instansi pemerintah di Kota Depok.

Padahal, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan lembaga penegakan hukum bergerak cepat dalam memberantas pungli. Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Tahun 2016, agar lembaga hukum bertindak cepat dalam memberantas pungli juga sudah dikeluarkan.

Pada Selasa (20/8), Lurah Tirtajaya, Kota Depok M Imron diduga memungli Direktur PT Putra PD Hotman Pardede senilai jutaan rupiah. Hotman sudah melaporkan kasus itu ke Pengawas Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok selaku penanggung jawab kegiatan taman. Dia juga sudah mendesak Kepala Bidang Pertamanan DLHK Kota Depok Etty Juniati untuk melaporkan perihal itu kepada tim Saber Pungli Kota Depok.

"Sudah meminta Bu Etty melaporkan hal ini ke Tim Saber Pungli. Namun, sampai saat ini tidak ditindaklanjuti," kata Hotman, kemarin.

Saat dimintai konfirmasi, Lurah Tirtajaya M Imron me-ngaku bahwa dirinya telah meminta sejumlah uang dari Hotman Pardede. "Ya, tapi bukan buat pribadi. Uang itu rencananya untuk beli pompa air karena pompa di kantor kami rusak," ujar Imron.

Kasus pungli lainnya me-nimpa David Ronaldo, warga RT 003 RW 02, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Ia dimintai uang Rp5 juta saat mengurus akta jual beli oleh Lurah Kali Baru Abdul Hamid. Kasus itu sudah dilaporkan ke Polres Kota Depok.

Selanjutnya, pungli terhadap puluhan pedagang dan warga pembuang sampah di Pasar Cisalak, Jalan Raya Bogor. Pelaku pemungli sudah dilaporkan warga ke Kejaksaan Negeri Kota Depok selaku tim Saber Pungli. Belum lagi pungli saat penerimaan siswa baru. Itu sebagian kecil kasus yang tercatat wartawan.

Dalam menanggapi hal ini, Wakil Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Kota Depok, Firmanuddin berujar jajarannya segera berkoordinasi. "Saya akan membawa masalah ini dalam rapat evaluasi Senin (26/8) untuk segera ditindaklanjuti," jawab Firmanuddin, kemarin. (KG/J-3)