Lanjutkan Normalisasi, DKI Akan Bebaskan Lahan Bantaran Ciliwung

Tahun ini Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta akan melakukan pembebasan lahan pada 118 bidang lahan di bantaran Kali Ciliwung.

"Untuk Kali Ciliwung ada 118 bidang di 2019. Total anggarannya sekitar Rp160 miliar," ungkap Kepala Dinas SDA DKI, Juaini, kepada awak media, Jumat (15/8).

Sebanyak 118 bidang lahan itu menyebar di empat kelurahan yakni, Kelurahan Tanjung Barat, Cililitan, Pejaten Timur, dan Balekambang.

Juaini mengatakan pembebasan lahan akan dilakukan setelah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI mengonfirmasi kemampuan menampung warga yang hendak direlokasi dari bantaran kali terpanjang di Jakarta itu.

Sebab, Juaini menyebut banyak warga yang membangun bangunan tinggal ilegal di lokasi itu. Untuk memastikan berapa jumlah kepala keluarga yang direlokasi, pihaknya bersinergi dengan para lurah, camat hingga wali kota tiap wilayah yang akan melakukan pendataan.

Sosialisasi juga akan dilakukan jauh-jauh hari sebelum penertiban bangunan liar dilakukan.

"Kalau memang sudah siap perumahan buat penempatan mereka yang kita mau pindahkan ya tentunya kita harus sosialisasi dulu, dibantu dengan aparat kelurahan sama kecamatan. Tidak langsung kita main bongkar saja," ujarnya.

Selain menunggu konfirmasi pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terkait jaminan relokasi bagi warga yang terdampak penertiban, Juani menyebut rencana pembebasan lahan juga menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sedang menunggu penetapan lokasi dari gubernur. Penetapan lokasi tanda tangan itu saja. Setelah itu keluar, tanda tangan gubernur, ya kita proses appraisal segala macam. Langsung kita bayar di tahun ini juga," tandasnya.

Tidak hanya tahun ini Juaini menyebut normalisasi sungai juga akan dilakukan tahun depan. Pihaknya sudah mengajukan rencana anggaran pembebasan lahan hingga Rp600 miliar.

"Tapi anggaran itu campur dengan pembebasan lahan waduk. Nanti data lagi, invetarisir yang kira-kira suratnya sudah komplit di tahun depan, itulah yang kita dahulukan dibayar," kata Juaini.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan melanjutkan normalisasi sungai dan kali karena tidak sependapat dengan penggusuran.

Ia pun menegaskan menggunakan metode naturalisasi untuk membuat sungai bisa menampung curahan air yang kerap berlebih di musim hujan sehingga mampu mencegah banjir.

Program normalisasi yang kokoh berjalan di era Mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pun terhenti dan baru direncanakan dihidupkan kembali pertengahan tahun ini.(OL-09)