Pendapatan masih Minim, DKI Tagih Pengemplang Pajak

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan nilai pendapatan yang tidak tercapai pada tahun 2015 mencapai Rp12 triliun. Pemprov pun harus memutar otak untuk bisa segera membiayai berbagai pengeluaran di awal tahun, salah satunya yakni dengan menggalakkan penagihan pajak kepada wajib pajak yang belum melunasi pembayaran pajak.

Sebab, salah satu sektor penerimaan yang tidak mencapai target tahun 2015 yakni Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi yang tidak mencapai target. PAD hanya tercapai Rp33,72 triliun dari target Rp37,9 triliun.

“Kami akan upayakan untuk memidanakan wajib pajak yang mengemplang. Bukan hanya wajib pajak yang menunggak, tetapi yang berbuat curang misalnya menggelapkan pajak,” kata Heru di Balai Kota, senin (4/1).

Selain menggalakkan penagihan pajak, Heru pun mengarahkan agar para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI untuk mengefisiensi pengeluaran. Sebab, saat ini BPKAD hanya memiliki dana tunai sebesar Rp3,7 triliun yang berasal dari deposito pemprov.

Selain itu, kekurangan dana Pemprov DKI juga disebabkan masih tertundanya pembayaran Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2015 diketahui Pemprov DKI mendapatkan kenaikan Dana Perimbangan hingga sebesar Rp12,9 triliun. Namun, pemerintah pusat baru mencairkan dana bagi Pemprov DKI sebesar Rp5,8 triliun.

Meskipun sangat membutuhkan dana tersebut untuk melakukan pembayaran lelang-lelang proyek yang sudah mulai berjalan sejak Desember lalu, Heru mengaku tidak bisa serta-merta memaksa pemerintah pusat untuk segera melunasi pembayaran Dana Perimbangan.

“Kami tidak bisa memaksa. Karena di pusat sendiri kan juga sedang susah karena pendapatan pajak juga tidak memenuhi target. Jadi kami akan kejar dari pajak dan efisiensi dari SKPD. Supaya pengeluaran tidak membengkak dan uang yang ada di saya ini bisa fokus ke pembangunan yang sudah dilelang,” ujar Heru.

Sementara itu, realisasi pendapatan APBD DKI tahun 2015 dari data BPKAD mencapai 69,97%. Dari total dana APBD DKI tahun 2015 sebesar Rp65,7 triliun, Pemprov DKI berhasil membelanjakan anggaran sebesar Rp46,06 triliun. Sementara dari segi pendapatan, Pemprov berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp53,46 triliun atau senilai 81,29%.

SKPD yang membelanjakan anggaran cukup tinggi yakni Dinas Pendidikan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp8,7 triliun. SKPD tersebut telah melakukan pembelanjaan hingga sebesar Rp7,2 triliun atau 82% dari seluruh anggarannya. Salah satu program yang membuat Dinas Pendidikan mampu menyerap anggaran yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dinas Pendidikan juga melakukan rehabilitasi sebagian sekolah-sekolah. Sementara program rehabilitasi total 30 sekolah dilakukan baru pada tahun ini.

Selain itu ada pula Dinas Kesehatan yang berhasil menyerap dana sebesar Rp1,56 triliun atau sebesar 84% dari total pagu anggarannya sebesar Rp1,84 triliun. Program-progam Dinas Kesehatan yang berhasil dijalankan dan menyerap cukup banyak anggaran di antaranya penyisihan dana untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pembangunan 15 Rumah Sakit Tipe D di 14 kecamatan, renovasi dua RSUD yakni RSUD Koja, Jakarta Utara dan RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Selain itu ada pula pembangunan RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diresmikan Desember lalu.

Kepala Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan angka penyerapan ini cukup baik mengingat Pemprov DKI memulai tahun anggaran lebih lambat daripada daerah lain karena pengesahan APBD 2015 dilakukan pada Mei. Angka penyerapan ini pun menurutnya masih bisa terus meningkat karena masih ada beberapa SKPD yang masih melakukan pencairan dana pembayaran kepada pihak swasta atas beberapa proyek.

Tuty pun yakin tahun depan penyerapan DKI akan lebih baik. Sebab, selain dimulai lebih cepat, lelang proyek pun sudah banyak yang dimulai sebelum tahun anggaran baru dimulai.

“Tahun ini saya nilai cukup baik, bahkan mungkin di akhir bulan masih ada penyerapan bisa sampai tembus 70% lebih. Tahun depan saya pikir bisa di atas 90%. Karena kita mulai cukup tepat waktu. Lelang-lelang juga sudah mulai sejak Desember lalu. Begitu diketok ada yang bisa langsung dikerjakan,” tuturnya.(Q-1)