Headline

Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.

Fokus

Sejumlah negara berhasil capai kesepakatan baru

Absensi Manual Dimanfaatkan Para Joki Absen

Gana Buana
30/9/2015 00:00
 Absensi Manual Dimanfaatkan Para Joki Absen
(Dok)
Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini masih menggunakan absensi manual untuk menandai kehadiran para pegawai. Hal ini, justru dimanfaatkan sebagian pegawai untuk berprofesi sebagai 'joki absen'.

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Bekasi yang berinisial S, 34, mengaku sering menggunakan jasa joki absen untuk membantunya mengisi absensi kehadiran. Sebab, terkadang dirinya terlambat mengikuti apel pagi yang diadakan di Plaza Pemkot Bekasi setiap hari Senin pagi.

"Kadang saya suka males apel pagi-pagi, jadi saya suka bayar orang magang, atau TKK untuk absenin saya," ungkapnya, Rabu (30/9).

Menurutnya, hal tersebut bukan hanya dilakukan oleh pegawai biasa saja. Namun, aksi titip menitip absen pada joki absen turut dilakukan oleh para pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.

"Yah sama-sama ngertiin lah kadang kan namanya punya keluarga, apalagi pegawai wanita punya anak kecil kalau ditinggal suka rewel jadi itu yang bikin suka telat, dan joki lah jadi pilihan," jelasnya.

S berkata, keberadaan joki absen bagi pegawai memang menguntungkan. Sebab, dengan hanya memberikan upah jalan pada para joki, absensi kehadiran pegawai bisa terpenuhi.

"Saya suka kasih imbalan sama yang bersedia absenin saya, minimal Rp100 ribu lah, biar dia senang, kita pun ikut rasakan manfaatnya," ujarnya.

Keberadaan joki absen memang sangat menguntungkan bagi para pegawai PNS di Kota Bekasi. Akan tetapi, hal ini justru menjadi kelemahan bagi sistem pengawasan di lingkungan Pemkot Bekasi.

Dari data yang diperoleh, sedikitnya, 18 ribu pegawai tersebar di kantor-kantor Pemerintahan Kota Bekasi.  Dimana, 13.000 orang adalah pegawai berstatus pegawai negeri sipil (PNS), dan 5 ribu lainnya merupakan pegawai TKK. Para pegawai biasa mengisi absen kehadiran di atas kertas yang telah disediakan. Absensi tersebut diformat untuk diisi dalam satu minggu. Dalam sehari, pegawai wajib mengisi absensi dua kali, yakni pagi dan sore. Kemudian, absen tersebut dilaporkan rutin ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) secara berkala satu bulan sekali.

Menanggapi haal ini, Kepala BKD Kota Bekasi, Renny Hendrawati mengakui, absensi secara manual yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi masih memiliki kelemahan. Sebab, absensi kehadiran pegawai masih sering dimanipulasi.

Dalam hal ini, pihaknya masih menemukan absensi pegawai dengan status hadir, namun pegawai tersebut tak ada ditempat. Artinya, masih ada pegawai yang melakukan aksi titip-menitip absen.

"Memang aksi tersebut baru ketahuan ya saat ada inspeksi mendadak. Absennya ada, bahkan sudah full satu minggu, tapi orangnya tak ada di tempat," ujarnya.

Namun, Renny memastikan hal tersebut tak akan lama. Sebab, pihaknya segara akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta untuk membangun sistem absensi online untuk seluruh pegawainya.

Nantinya, kata dia, sistem itu terpusat di kantor BKD. Sehingga, absensi pegawai terpantau tiap hari.

"Absen pegawai langsung masuk ke BKD hari itu juga," jelasnya.

Dia menambahkan, absen online akan berbentuk kartu yang ditempeli chip berisi identitas pegawai. Kartu tersebut nantinya akan digunakan dengan cara menempelkan ke alat yang telah dipasang ke masing-masing intansi. Pada saat ditempelkan, akan terhubung dengan sistem yang terpasang di BKD.

Adanya absen online itu, diyakini Renny, akan menghilangkan kecurangan permainan absen. Namun, pihaknya masih mencari solusi agar absensi online tak bisa dicurangi oleh pegawai.

"Kita pun masih mencari solusi, agar pegawai tak masuk kerja  menitipkan kartu absen ke temannya. Apakah dalam kartu itu harus ada sidik jarinya atau gimana, ini masih dalam pembahasan," tukasnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata mengatakan, pihaknya telah memberikan rekomendasi pada Pimpinan Kota Bekasi agar mengganti sistem absensi pegawai menggunakan sistem yang lebih canggih. Pihaknya akan mendukung rencana pemerintah tersebut, meskipun baru akan dianggarkan di 2016 mendatang.

"Kalau kita sih sudah merekomendasikan agar diganti sistemnya. Kalau benar itu akan diganti maka akan kita dukung, kasihan antara pegawai yang rajin dan tidak. Padahal gajinya sama," tukasnya. (Q-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya