Pencopotan Pejabat Harus Beralasan

GUBERNUR DKI Anies Baswedan resmi mencopot Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto, Kepala Dinas Perumahan-Pemukiman Agustino Darmawan, dan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Indrastuty Rosari Okita.

Pada Jumat (8/6), Anies telah menunjuk Wakil Kepala Dinas Pendidikan Bowo Irianto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan. Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup Blessmiyanda menjadi Plt Kepala BPPBJ mengisi posisi yang ditinggalkan Indrastuty.

Pencopotan mereka, bagi pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, merupakan kewenangan Gubernur. Namun, penggantian kepala dinas tersebut jangan hanya karena ada masalah. "Kenapa penggantian jabatan itu dilakukan oleh Gubernur saat ada masalah," kata Trubus, kemarin.

Trubus mengakui nama-nama kepala dinas yang dicopot Anies Baswedan memang sebelumnya tengah bermasalah. Apalagi, mereka ialah orang-orang yang menempati jabatan seusai lelang jabatan periode Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Stigma masyarakat memang akan mengarah bahwa pencopotan ini lantaran kepala dinas masih orang-orang yang ditunjuk Ahok. Karena itu, publik harus tahu alasannya meskipun itu kewenangan Gubernur untuk mereformasi birokrasi," tandas dia.

Di sisi lain, Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugianto menilai dengan langsung ditunjuk Plt ada nilai positifnya sebab Plt bisa menjadi definitif atau diganti orang baru. Dengan adanya Plt, Anies bermaksud mendapat feedback dari semua kalangan. Bagaimana respons masyarakat atas mereka (Plt).

"Anies bisa menyerap aspirasi dan respons masyarakat. Penunjukan Plt merupakan sistem yang baik, jangan sampai langsung diganti ternyata penggantinya tidak sebagus yang diharapkan atau justru bermasalah," ujar Sugianto.

Ia mencontohkan, di Dinas Perumahan-Pemukiman sebelumnya tersandung kasus lahan Cengkareng. Gubernur Ahok mencopot dan menggantinya dengan Agustino Darmawan. Ternyata kinerja Agustino tidak seperti diharapkan. Kasus lahan Cengkareng masih mengganjal. "Pantas dia diganti Anies," ujar Sugiyanto.

Penyegaran

Gubernur Anies Baswedan mengaku tidak hanya tiga kepala dinas yang akan dicopot. Namun, tiga posisi yang dicopot pertama lantaran dinas itu butuh penanganan yang baik. "Memang sudah siklusnya, sebenarnya bukan hanya tiga, nanti ada beberapa lagi," ungkap Anies, kemarin.

Menurut Anies, penggantian tiga kepala dinas ini merupakan penyegaran di antara kalangan pejabat Pemprov DKI Jakarta. Saat ini pejabat yang menggantikan statusnya ialah pelaksana tugas. Mereka akan bertugas sampai seleksi berjalan dengan tuntas. "Sampai fase ini belum selesai belum ada pejabat definitif, semua Plt," tandas dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan penyegaran dilakukan bukan atas rekomendasi anggota dewan. Ia menjamin tidak ada unsur politis.