Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
SUDAH tiga jam, Laili Fitrianti telah melalui tahap pendaftaran hingga verifikasi data pendaftaran secara online anaknya di SDN 06 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Hingga pada akhirnya, salah satu panitia pendaftaran peserta didik baru (PPDB) setempat keluar ruangan dan menghampirinya.
Hanya saja, bukannya nomor registrasi online yang diterima, justru kekecewaan menghampiri. Map berwarna merah yang sejak tadi diserahkan kembali diantar ke genggamannya. Harapannya untuk sementara pupus, nomor induk kependudukan (NIK) milik anaknya dikonfirmasi belum terdaftar.
Dia diminta pihak sekolah untuk kembali mendaftarkan nomor kependudukan anaknya ke kelurahan dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Capil) Jakarta Selatan untuk divalidasi.
"Lah! Jadi nunggu dari pagi ngapain. Sudah nunggu lama dari tadi saya percuma dong. Ini malah lagi hamil sama puasa tapi harus mondar-mandir," ucapnya penuh kecewa dan marah.
Pada 28 Mei 2018 merupakan hari pertama dibukanya PPDB tingkat sekolah dasar. Para orangtua calon murid harus melakukan pendaftaran dengan menyerahkan sejumlah berkas untuk didaftarkan secara online dan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran.
Kepanikan juga dirasakan Rohana, calon orangtua murid lainnya. Ia pun langsung bergegas ke kantor Kelurahan Petukangan Utara. "Katanya (panitia PPDB) coba dulu ke kelurahan, kali aja mereka bisa bantu telepon orang capil. Pusing, kayaknya enggak keburu ini waktunya, mana sudah jam 11.00 WIB. Pendaftaran tutup jam 14.00," ungkapnya.
Perjuangan yang harus dilalui untuk mengaktivasi NIK anaknya harus dilalui Laili dengan panjang. Hingga nomor antrean 105 dipanggil petugas, ia pun langsung duduk di depan petugas pelayanan kelurahan yang bertugas. Namun, harapannya pupus. Dia harus tetap ke Sudin Capil Jakarta Selatan untuk melakukan validasi NIK.
"Kita tidak bisa bantu aktivasi Bu, harus tetap ke Capil. Dari tadi juga banyak yang komplain masalah sama. Masalahnya Sudin Capil tidak update verifikasi pembaruan NIK. Padahal, di kelurahan tiap minggu atau sebulan sekali banyak yang masukin anggota keluarga baru atau pecah KK (kartu keluarga). Sementara itu, pihak capil bisa setahun sekali memverifikasi data pembaruan yang masuk," jelas petugas kelurahan bernama Evi.
Suasana di kantor Sudin Capil Jakarta Selatan siang itu tak kalah ricuh. Beberapa kali umpatan terdengar dari puluhan warga yang mengantre di sana. Wajah tegang bercampur emosi tampak jelas menantang petugas. Warga merasa dipersulit mengaktivasi NIK yang harus segera diselesaikan demi kepentingan mendesak.
"Benar-benar bikin emosi, sudah sampai sini malah disuruh balik ke sekolahan minta surat pengantar aktivasi NIK. Konyol, kenapa cuma aktivasi NIK harus ribet begini. Kita kan sudah ada KK dan terdaftar. Lagian ini kesalahan petugas capil belum aktivasi NIK anak saya. Dari Desember 2017, KK sudah saya pecah," geram Indra, calon orangtua murid SDN 05 Cipete Selatan, Jakarta Selatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved