Sibuk Urusi Becak, Anies Disebut Lalai Antisipasi Banjir

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai lupa soal banjir sebagai permasalahan besar di Jakarta. Potensi Banjir di penghujung puncak musim hujan Januari dan Februari tahun ini luput dari perhatiannya. Padahal di awal tahun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan.

Setelah menerima telepon dari Wali Kota Bogor Bima Arya soal ketinggian air di Bendungan Katulampa berada pada posisi 240 sentimeter atau berstatus siaga I, Anies pun mulai terlihat sibuk. Anies mengirimkan pesan berantai melalui aplikasi Whatsapp ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Imbauan waspada banjir pun disiarkan ke sejumlah media sejak Senin (5/2) pagi.

Padahal sejak jauh hari BMKG telah menyebut, puncak hujan di beberapa wilayah termasuk Jakarta terjadi pada Januari hingga Februari. Peringatan bencana banjir pun telah diberikan. Namun, pemimpin DKI Jakarta dinilai lebih fokus terhadap kebijakan semisal penataan Tanah Abang dan aturan legalisasi becak selama dua bulan terkahir.

"Beliau (Anies) ternyata tak punya skala prioritas dalam bekerja. Ini malah penataan Tanah Abang didahulukan. Becak lah diurusin," kata anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, kemarin.

Menurutnya, Anies lalai memprioritaskan masalah banjir dalam program-prog-ram tahap awalnya. Padahal, ia mulai menjabat menjelang puncak musim hujan. Prog-ram penataan banjir nyaris belum tersentuh, khususnya di permukiman warga bantaran Sungai Ciliwung.

Lamban merelokasi
Menurutnya, banjir dua hari ini sebenarnya bisa dihindari apabila Anies cepat menyelesaikan pembebasan lahan di sekitar Sungai Ciliwung. Sejak November 2017, kata Hasbi, usulan-usulan itu sudah masuk ke meja Anies, tetapi tak ditanggapi.

"Banjir dua hari ini di Pejaten Timur, Rawajati, dan lainnya itu karena ada bagian Sungai Ciliwung yang belum ditutup sheet pile (turap). Penyebabnya karena pembebasan lahan belum rampung, sehingga BBWSCC belum bisa bekerja memaksimalkan penurapan," kata Hasbi.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi pun menyebut masyarakat di bantaran kali harus segera dipindahkan. "Karena air tidak bisa dilawan. Kalau api disiram air kan bisa padam. Air mau dilawan pakai apa?" ujar Pras, kemarin.

Senada, pengamat kebijakan publik Universias Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai tidak ada upaya lain untuk mengatasi banjir selain normalisasi Sungai Ciliwung. Ia berharap Anies bisa segera merelokasi warga yang bermukim di bantaran Sungai Ciliwung.

"Mau itu bahasanya relokasi atau digeser, normalisasi harus disegerakan. Kembalikan fungsi sungai. Kalau tidak, akan seperti ini terus. Menyedot dengan pompa hanya solusi saat banjir datang, bukan mencegahnya," kata Trubus.

Untuk langkah jangka panjang, Pemprov DKI pun dimin-tanya segera merampungkan pengerjaan waduk, situ, atau embung yang berfungsi menampung air dari Kali Krukut, Sungai Ciliwung, dan Kali Sunter. "Seperti waduk Pondok Rangon I, II, dan III, serta Situ Rawa Lindung, Situ Rawa Minyak. Ketika debit air air meningkat, waduk-waduk itu berfungsi menampung debit air. Harus secepatnya dikerjakan," ujar Trubus.

Menyoal relokasi warga bantaran sungai, khususnya Ciliwung, Anies mengaku tengah berkonsentrasi pada penanganan pengungsi. Ia menyebut ada 6.532 warga yang mengungsi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akibat banjir. "Nanti, sebentar, sekarang lagi ada yang ngungsi. Jangan bicara geser-geser dulu," katanya di Balai Kota, kemarin.

"Setelah lewat masa krisis, kita evaluasi satu-satu apa saja yang terjadi. Kalau sekarang ini memastikan semua pengungsi, semua daerah terdampak itu dapat bantuan yang cukup," tukasnya. (Aya/J-4)

[email protected]