Gubernur Anies Harus Tanggalkan Dendam Politik

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan akan merevisi sejumlah program pemerintah sebelumnya yang dinilai tidak efektif.

Pembahasan APBD 2018 oleh Anies melahirkan beberapa program yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat. Dalam komitmen bersama SKPD dan tim sinkronisasi, Anies mengubah beberapa progam pemerintah sebelumnya yang dinilai tidak efektif, dan kemudian disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah saat ini. Salah satu program yang diubah yakni pembangunan ruang terbuka hijau dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Koordinator Advokasi Kebijakan dan Keuangan Daerah, Anggaran Komite Pemantau Legislatif Indonesia (Kopel) Anwar Razak mengatakan, penyusunan program kerja harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan program yang berdampak positif kepada masyarakat.

"Penyusunan program dan anggaran tentu ada tahapannya. Namun program yang positif dan berdampak langsung dengan masyarakat, harusnya dipertahankan dan diteruskan, seperti RPTRA itu," jelasnya di Jakarta, Sabtu (4/11).

Menurut Anwar, Anies seharusnya tidak hanya memprioritaskan janji kampanyenya namun juga mempertahankan program positif dari pemerintah sebelumnya.

"Jadi jangan hanya janji kampanyenya saja yang dituangkan dalam anggaran. Seperti kewajiban pemerintah membuat ruang terbuka hijau itu amanat undang-undang dan jadi kewajiban pemerintah," cetusnya.

Penyusunan KUA PPAS 2018 bersama tim sinkronisasi beberapa waktu lalu, menurut Anwar, sudah mencerminkan ketidakberpihakan kepada masyarakat Ibu Kota. Dia merinci program wajib pemerintah di bidang pendidikan, lingkungan hidup, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perumahan rakyat tidak mendapat anggaran yang signifikan.

"Jauh dari prioritas pembangunan yang dicanangkan dalam RKPD 2018. Urusan yang krusial bahkan mendapat anggaran yang sangat kecil," tegasnya.

Beberapa program krusial hanya mendapatkan anggaran 0,01% hingga 0,1%. Tidak hanya itu anggaran pendidikan yang sudah diamanatkan UU mendapatkan minimal 20%, kenyataanya masih di bawah persentase tersebut.

"Ini jauh berbeda dengan anggaran program baru yang mencapai Rp680 miliar. Tidak itu saja item belanja pegawai, bansos, tunjangan transportasi pejabat justru meningkat mencapai Rp11 triliun," ungkapnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Agus Pambagyo menuturkan, Anies dan wakilnya Sandiaga Uno seharusnya mempertahankan program yang sudah dinilai positif oleh masyarakat.

"Sudah seharusnya program yang positif itu dipertahankan dan bila perlu ditambah anggarannya," terangnya

Menurut Agus sudah saatnya Anies dan Sandi menghilangkan dampak persaingan saat pilkada beberapa waktu lau.

"Sebenarnya biasa dalam atmosfer politik kita, pemerintah yang baru menghapus program pemerintah yang lama. Itu semacam dendam politik," tuturnya.

Dia juga menambahkan pemerintah harus transparan dan merinci semua program baru yang akan dijalankan dan dianggarkan di APBD 2018.

"Jika tidak rinci program itu, maka itu sinyal anggaran akan dijarah. Buat program yang riil dan jika sistem transparansi yang sebelumnya sudah dibuat lalu hilang, harus segera diwaspadai," tegasnya. (OL-4)