Pemprov DKI Bahas Skema KPR tanpa DP

GUBERNUR DKI Jakarta Anie­s Baswedan memastikan program-program prioritasnya telah terangkum di dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS),yakni dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Itu termasuk program pemilikan rumah dengan uang muka Rp0.

Pemprov DKI tengah menyusun skema yang memungkinkan untuk pelaksanaan program tersebut. “Itu (rumah DP Rp0) sudah masuk (KUA-PPAS),” kata Anies di Balai Kota, kemarin.

Di hari yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menggelar rapat perencanaan program itu, yang dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta Doni P Joewono. Program sejenis itu, menurut Doni, sebetulnya tidak punya landasan aturan. Namun, itu tetap bisa dilaksanakan jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin pelaksanaannya.

“Kalau nol rupiah, harus ada subsidi. Kalau dijamin pemerintah pusat dan daerah, ya, boleh. Subsidinya lagi dihitung. Skemanya lagi dicoba-coba,” kata Doni di Balai Kota, kemarin.

Untuk skema kerja sama, Doni menye­rahkannya pada Pemprov DKI. Yang jelas, menurutnya, pemprov hanya mengeluarkan 1% dari harga properti sebagai uang muka. Dia menyebutkan opsi kerja sama dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

“Dananya pakai APBN. Kalau bisa kerja sama sama FLPP, hanya ngeluarin uang Rp3,5 juta dikali 50 ribu (orang) cuma Rp167 miliar. Nanti Kementerian PU-Pera mau dipanggil presentasi untuk mengetahui memungkinkan atau tidak,” paparnya.

Opsi lainnya ialah kerja sama dengan BUMD seperti PD Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan PD Pasar Jaya. Ketiga BUMD akan mengolah skema kerja sama dengan swasta. “Tadi (BUMD) ditantang sama Wagub supaya skemanya itu private dulu. Itu kira-kira kalau sama swasta, orang mau tidak,” ujarnya.

Jika tidak memungkinkan, barulah mereka bisa meminta subsidi dari Pemprov DKI. “Itu pun harus dipikirkan bentuk subsidinya, subsidi uang muka atau suku bunga. Itu yang belum tahu. Masih mentok di situ pembahasannya,” jelas Doni.

Geser nonprioritas

Anies mengatakan APBD 2018 akan memprioritaskan peningkatan anggar­an program-program untuk golongan marginal, dengan menggeser sejumlah program nonprioritas.

“Jadi, saya meminta kepada semua (SKPD) untuk menyisir lagi semua item anggaran, memastikan bahwa sepenuhnya dipakai untuk warga. Jangan sampai ada anggaran-anggaran yang lebih banyak untuk kegiatan internal kita,” ujarnya.

Anies mengatakan proporsi anggar­an harus memperhatikan kebutuhan warga, contohnya soal keamanan bagi perempuan serta soal perkampungan kumuh.

“Jadi, jangan hanya anggaran tambahan kita. Tapi yang sudah ada, tidak boleh ada kegiatan yang tidak dirasakan langsung masyarakat. Lihat berapa prog­ram pembangunan untuk sanitasi, saluran air, jamban, kamar mandi? Sedikit sekali,” tuturnya.

Anies menetapkan perombakan KUA-PPAS APBD 2018 harus sudah selesai setidaknya dalam waktu sepekan. “Jadi, minggu depan harus sudah jalan. Karena pembahasan dengan DPRD juga sudah jalan,” ujarnya.

DPRD dijadwalkan akan menggelar rapat badan anggaran (banggar) untuk membahas KUA-PPAS 2018. (J-4)