Sikapi Reklamasi Sandi Mulai Melunak

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melintasi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim di Jakarta Pusat, kemarin. Ia kemudian memberi hormat di depan tempat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan berkantor.

Sikap itu, katanya, merupakan wujud hormat kepada Luhut. Sandi menyatakan siap mencari jalan keluar bersama ihwal proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Sandiaga menyebut dirinya dan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta memiliki mandat dari masyarakat untuk menghentikan proyek reklamasi. Namun di lain sisi, ia juga menyadari posisi pemerintah pusat yang telah mencabut moratorium dari Pulau C, D, dan G.

“Pemerintah Provinsi DKI harus selaras dengan pemerintah pusat. Kita punya mandat dari rakyat, yaitu menghentikan reklamasi. Pemerintah juga punya posisi. Mari kita duduk sama-sama, dan kita hargai kewenangan masing-masing,” tutur Sandiaga.

Meski begitu, Sandi menyatakan masih tetap pada sikapnya untuk menolak proyek reklamasi. Di sisi lain, ia tidak bisa menutup mata bahwa telah ada pulau-pulau reklamasi yang terbangun. “Posisi kita jelas, enggak perlu diragukan, tapi kan sudah ada yang terbangun. Itu yang akan kita selesaikan,” tambahnya.

Namun, Sandi mengaku belum berkomunikasi dengan pihak pengembang soal kepastian investasi mereka. Pihaknya akan mengkaji pelan-pelan dan pada saatnya akan bicara dengan pengembang.

Kajian yang dimaksud Sandi menyangkut peruntukan pulau-pulau reklamasi, di antaranya dampak terhadap lapangan pekerjaan, pendidikan masyarakat menengah ke bawah, dan bagaimana pulau-pulau reklamasi bermanfaat bagi masyarakat. “Itu nanti kita betul-betul kaji dan sistemnya betul-betul digital, transparan, dan berkeadilan.”

Setelah dilantik, Sandi bersama Anies berencana menghadap Presiden Joko Widodo. Ketika ditanya bila Presiden meminta proyek reklamasi diteruskan, Sandi mengatakan baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI sama-sama memiliki niat yang baik. Meski demikian, keputusan yang diambil harus berdasarkan keterbukaan dan berkeadilan.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengaku belum ada arahan dari gubernur dan wakil gubernur terkait dengan proyek reklamasi. “Belum ada arahan sama sekali,” kata Saefullah. (Nic/J-2)