KCIC Mulai Bangun Kereta Cepat, Warga Halim dan Cipinang Melayu Terancam Digusur

PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) akan memulai pembangunan konstruksi utama kereta cepat Jakarta-Bandung di wilayah DKI Jakarta. Dua area yang akan terdampak di antaranya di Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur dan Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur.

Namun, sebelum pembangunan dimulai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta PT KCIC melakukan penertiban lebih dulu atas 250 bidang tanah di kedua kelurahan itu.

“Ada 250 bidang tanah warga yang akan dibebaskan di Kelurahan Cipinang Melayu dan Halim Perdana Kusuma. Saya menghadap ke Pak Gubernur untuk koordinasi tentang pembangunan stasiun di Halim Perdana Kusuma dan trasenya di Halim karena menyangkut tanah milik TNI-Angkatan Udara (AU),” jelas Direktur PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan di Balai Kota, Jakarta, Selasa (26/9).

Hanggoro menjelaskan, penertiban akan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di bulan April lalu PT KCIC mengatakan akan melakukan pembebasan sendiri. Namun kemudian ada perubahan skema menjadi pembebasan lahan melalui panitia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Adapun luas tanah di Halim Perdana Kusuma yang harus dibebaskan seluas 5 ha. Sementara, ada 6,6 ha tanah di Cipinang Melayu yang harus dibebaskan. Lahan di Halim itu merupakan bagian dari lahan yang akan dibangun stasiun dengan total luas 14 ha.

“Daerah itu yang harus steril dan tidak boleh ada interaksi. Harus dipagar supaya tidak ada orang luar yang masuk ke kawasan-kawasan steril tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menambahkan tanah yang akan dibangun stasiun di Halim merupakan tanah galian. Sisanya, menggunakan tanah masyarakat. Saat ini, lanjut Bambang, BPN tengah mendata dan mengukur tanah.

Pembebasan lahan di Cipinang Melayu setidaknya akan dilakukan di enam titik, yakni RT7/RW14, RT 7/ RW 9, RT 7/RW 5, RT 7/RW 12, RT 9/RW 12 dan RT12/RW12.

“Nanti hasil ukurannya dari BPN. Ini gambaran kasar saja,” ujar Bambang.

Rapat teknis lanjutan akan dilakukan Bambang besok, Rabu (27/9), di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Setelah itu, desain dan harga appraisal akan terbit. Baru setelah itu pembebasan dan pembayaran lahan dilakukan.

“Itu mungkin November baru akan selesai,” ujar Bambang.

Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung senilai US$4,7 miliar ini ditargetkan selesai akhir 2019. Kereta akan beroperasi utuh pada 2020. Pemprov DKI memastikan sebelum melakukan penertiban akan mensosialisasikan dulu kepada masyarakat setempat. (OL-6)