Pemkot Tangerang Gratiskan SPP SMP Swasta

PEMERINTAH Kota Tangerang, Banten, merealisasikan janji mereka. Mulai tahun ajaran pendidikan 2017/2018, Pemkot menggratiskan biaya SPP bulanan pada 96 sekolah menengah pertama (SMP) swasta di daerah itu.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyarankan orangtua yang anak-anaknya tidak diterima di SMP negeri bisa memilih salah satu dari 96 SMP swasta tersebut. Ia menyatakan Pemkot Tangerang telah berkoordinasi dengan 96 SMP Swasta tersebut terkait dengan pembiayaan SPP bulanan bagi peserta didik di sekolah tersebut.

"Jadi anak-anak yang sekolah di 96 SMP swasta tersebut tak akan dikenai biaya SPP bulanan, sebab sudah dibayarkan Pemerintah Kota Tangerang," kata dia.

Program itu, lanjut Wali Kota, menjadi prioritas saat ini sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota Tangerang dalam dunia pendidikan. "Cita-cita kami ingin menciptakan anak-anak yang berkualitas. Selain itu, mengurangi beban orangtua dalam membiayai pendidikan dan sebagai bentuk pengelolaan dari hasil pembayaran pajak masyarakat yang dikembalikan lagi dengan program ini," terang Arief.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Abduh Surahman menambahkan masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke 96 SMP swasta itu cukup datang ke sekolah tersebut untuk daftar ulang. Untuk pembiayaan SPP, nantinya pihak sekolah yang akan menagihnya ke dinas pendidikan. "Silakan daftar saja ke sekolah yang diprioritaskan itu. Tak akan dikenai biaya bulanan," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota mengatakan pihaknya sudah menyiapkan Rp1,1 triliun untuk urusan pendidikan, termasuk di dalamnya Rp105,3 miliar buat membiayai operasional 399 SD negeri, 135 SD swasta, dan 1 madrasah ibtidaiah negeri.

Sebesar Rp66,03 miliar lainnya diperuntukkan pembiayaan operasional 24 SMPN dan 164 SMP swasta, serta 3 sekolah madrasah sanawiah (MTs) negeri. Dana bantuan akan digulirkan ke sekolah-sekolah setiap triwulan. "Saya ingin masyarakat Kota Tangerang punya bekal cukup untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat," terang Arief.

Penggratisan biaya operasional sekolah, lanjutnya, dimaksudkan untuk membuka aksesibilitas seluas-luasnya para generasi muda terhadap pendidikan yang menjadi modal pembangunan di Kota Tangerang.

Arief berharap lewat kebijakan itu seluruh warga kota mendorong anak yang belum sekolah untuk bersekolah. Pemkot Tangerang akan mengawasinya dengan membentuk Satgas Wajib Belajar 12 Tahun. Satgas juga bertugas meminimalisasi jumlah anak-anak putus sekolah di Kota Tangerang.(Ant/J-1)