Jumat 30 Juni 2017, 11:11 WIB

Pelarangan Motor di Jalur Ganjil-Genap Dinilai bukan Solusi

Yanurisa Ananta | Megapolitan
Pelarangan Motor di Jalur Ganjil-Genap Dinilai bukan Solusi

Dok.MI/Galih Pradipta

 

PENGGUNA motor akan dilarang melintas di empat jalur ganjil-genap. Hal itu diwacanakan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya karena kondisi Jakarta dinilai semakin padat. Saat ini motor hanya dilarang melintas di jalan protokol mulai Bundaran HI- Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat.

"Nanti diperpanjang ke area ganjil-genap, tapi penerapannya belum tahu kapan tunggu kajian dulu karena akan digodok di FGD (focus group discussion) yang melibatkan pakar," ujar Kepala Dishub Andri Yansyah.

Sejak pertengahan tahun lalu, sistem ganjil-genap diberlakukan bagi mobil di empat jalan protokol, yakni Jalan MH Thamri, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan HR Rasuna Said mulai pukul 07.00-10.00 dan 16.00-20.00 WIB.

Pertimbangan untuk melarang motor melewati jalur ganjil-genap tersebut memang terkait dengan sejumlah pekerjaan di beberapa ruas jalan, seperti Jalan MT Haryono dan Mampang, yang sering macet parah.

"Mungkin setelah (libur) Lebaran. Bisa juga berlaku sementara menunggu pembangunan-pembangunan fly over, underpass, Simpang Susun Semanggi. Kalau dianggap bakal efektif kita akan susun time table kemudian sosialisasi dulu," imbuhnya.

Namun, pengamat transportasi Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menilai rencana ini akan membawa masalah baru. Alasannya, banyak pekerja yang berkantor di area ganjil-genap.

Sebagian dari mereka menggunakan moda kereta api dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek daring dari stasiun. "Ini akan merugikan mereka. Padahal harusnya mereka diapresiasi karena tidak bawa kendaraan pribadi. Ini harus jadi pertimbangan," kata Yayat.

Menurutnya, 30% kendaraan di jalanan Jakarta ialah motor yang dianggap sebagai 'dewa penyelamat' karena moda transportasi yang ada belum terintegrasi.

Untuk mengatasi kemacetan, ujarnya, lebih baik pemerintah membenahi sistem transportasi massal dan penerapan electronic road pricing (ERP). "ERP tapi jangan lama-lama. Yang punya mobil kena bayar. Sambil begitu, angkutan umum diperbaiki." Imbuh Yayat. (Aya/J-4)

Baca Juga

Dok. Sekretariat Kabinet

Besok, Polisi Ungkap Hasil Gelar Perkara Kasus Raffi Ahmad

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 20 Januari 2021, 16:25 WIB
Gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dari sikap Raffi Ahmad. Artis berusia 33 tahun itu menghadiri pesta...
Antara/Aditya Pradana

Mogok Jualan, tidak Ada Pedagang Daging di 5 Pasar Jaktim

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 20 Januari 2021, 16:12 WIB
Aksi mogok pedagang dipicu kenaikan harga daging sapi yang mencapai Rp140-150 ribu per kg. Jika harga masih melambung tinggi, pedagang akan...
ANTARA FOTO/Fauzan

Soal PPKM atau PSBB, DKI: Tidak ada bedanya, itu kan istilah

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 20 Januari 2021, 13:59 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan baik PSBB maupun PPKM memiliki substansi yang sama. Sehingga tak perlu dirisaukan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya