Pembahasan KUA PPAS Molor

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta berharap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 dapat dibahas secepatnya setelah cuti Lebaran. Namun, harapan itu tinggal harapan sebab kemungkinan pembahasan akan molor. Pasalnya, dokumen KUA PPAS 2018 masih berada di Badan Anggaran DPRD dan belum dibagikan kepada lima komisi untuk dibahas.

"Kami belum terima dokumen itu. Ha-rusnya akhir bulan ini sudah kami terima untuk dibahas di komisi. Tapi, kemungkinan molor karena terpotong cuti bersama (lebaran)," ujar anggota komisi D Bestari Barus, di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin (Selasa, 20/6).

Bagi Ketua Komisi E Pantas Nainggolan, ia berharap dokumen tersebut bisa diterimanya sebelum cuti bersama. Pantas menilai beberapa mata anggaran pendidikan mencantumkan angka yang besar dan harus segera dipelajari dan dibahas.

"Komisi saya belum menerima dokumen itu. Tapi, dari yang saya tahu, ada beberapa mata anggaran yang harus dipelajari. Dokumen itu juga tebal sekali jadi butuh waktu untuk mempelajarinya seperti anggaran bimbingan belajar Rp48 miliar dan lainnya," ujarnya.

Menurut Pantas, selain anggaran bimbingan belajar, anggaran senilai Rp101,4 miliar dari dana bantuan sosial Rp3,5 triliun harus dibahas secara rinci dengan eksekutif peruntukannya. Ketua komisi bidang pendidikan itu mengaku bingung dengan anggaran tersebut karena program Kartu Jakarta Pintar Unggulan (KJPU) masih berjalan sampai saat ini.

"Memang anggaran itu sudah ada sebelumnya. Tapi, nanti pelajari dengan rinci apakah anggaran ini penambahan. Jika iya apa alasannya ditambah," imbuhnya.

Sudah Dikirim
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tutty Kusumawati menyatakan, pihaknya sudah menyerahkan dokumen setebal 7.500 halaman ke badan anggaran DPRD 16 Juni lalu. Semua anggaran dan program yang tercantum dalam KUA PPAS 2018 merupakan program dari pasangan gubernur terpilih Anies-Sandi.

"Semua program dan dana yang sudah dibuat mengakomidir semua program gubernur terpilih. Jadi programnya bukan berjumlah seratusan tapi seluruh program," ungkap Tuty.

Setelah penyerahan itu lanjut Tutty pihaknya akan menyusun APBD perubahan yang akan diserahkan awal Agustus ke DPRD. Namun mayoritas anggota dewan menginginkan pembahasan APBD perubahan lebih terlebih dulu dibandingkan KUA PPAS untuk APBD 2018.

"Dari jadwal resmi harusnya yang dibahas APBD 2018 lebih dulu tapi anggota dewan mintanya membahas APBD perubahan 2017 dulu. Lihat saja nanti pembahasannya bagaimana karena jadwal bisa berubah dan semoga tidak molor," tandasnya.

Dalam dokumen tersebut tertulis anggar-an belanja langsung senilai Rp35 triliun dan belanja tidak langsung senilai Rp29 triliun. Sedangkan dari dana hibah senilai Rp1,6 triliun, Rp367 miliar dianggarkan untuk Persatuan Guru Republik Indonesia.

Anggaran terbesar lainnya diperuntukan untuk belanja Bantuan Operasional Sekolah SMK swasta senilai Rp232 miliar serta hibah kantor wilayah kementerian agama DKI Jakarta senilai Rp199 miliar. (J-3)