Aplikasi Qlue Tempat Mengadu

TEKNOLOGI sejatinya memberi solusi bagi beragam masalah dengan cepat. Kehadiran teknologi memungkinkan siapa pun mendapat layanan jasa dan barang dengan cepat melalui aplikasi dalam jeja-ring (daring/online).

Gebrakan serupa dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 2015. Bersama dengan PT Qlue Performa Indonesia, Pemprov DKI membuat platform aplikasi Qlue agar warga bisa mengadu ke sana untuk kemudian ditangani dinas terkait.

Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai aplikasi Qlue telah berhasil menampung aspirasi masyarakat di tingkat paling bawah. Melalui aplikasi Qlue, RT/RW bisa berkomunikasi dengan kelurahan atau kecamatan.

"Hasil pemantauan kami selama ini terhadap aplikasi Qlue, cukup membantu saluran komunikasi lebih dalam. RT/RW, kelurahan, dan kecamatan bisa berkomunikasi langsung dengan Pemprov DKI lewat Qlue," jelas Robert, Selasa (18/4).

Secara keseluruhan kehadiran aplikasi Qlue sangat membantu warga juga Pemprov DKI. Namun, mekanisme penindaklanjutan perlu ditingkatkan. Pasalnya, warga yang melapor kerap menunggu lama keluhannya ditindaklanjuti. Setelah diselidiki, ternyata sejumlah keluhan tidak masuk ranah Pemprov DKI, tetapi melibatkan pihak swasta atau pemerintah pusat. Karena menyangkut pihak bukan Pemprov DKI, jawabannya menjadi lebih lama.

Menurut Robert, informasi mengenai alasan mengapa keluhan warga lama ditindaklanjuti harus jelas. "Misalnya Pemprov DKI bi-lang tidak ada dana, kita (warga) kan menjadi paham," cetusnya.

Bila hal itu tidak segera dijawab, masyarakat menjadi apatis. Pe-ngaduan oleh RT/RW hanya formalitas. Para ketua RT/RW melapor ke aplikasi Qlue hanya sekali-dua kali sehari, hanya untuk mendapatkan uang Rp10 ribu.

Di awal kemunculannya, Qlue menjaring minat 600 ribu warga Jakarta yang saat ini 70% merupakan pengguna aktif. Laporan mereka terkait dengan Pemprov DKI tercatat 500-1.000 per hari atau 134.630 pada 2015.

Selama 2016 terjadi peningkatan menjadi 479.353 laporan ke dalam aplikasi Qlue. Tingkat tindak lanjut sebanyak 80%. Laporan terbanyak pada 2016 masih didominasi soal sampah sebanyak 18%, pelanggaran 15,9%, parkir liar 12,9%, fasilitas umum 10%, kemacetan 7,1%, jalan rusak 6,3%, iklan tidak berizin 6,2%, lampu jalan rusak 5,8%, kaki lima liar 5,6%, serta pohon tumbang 2,7%.

Respons cepat

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menyatakan dari aplikasi Qlue, pemerintah bisa mendapat info terkini terutama dari masyarakat terkait dengan persoalan yang ada di lapangan. Dengan begitu, persoalan perkotaan semakin berkurang berkat penanganan yang lebih singkat, efisien, dan efektif.

"Jika direspons cepat, akan mampu mengurangi beban persoalan kota," tutur Nirwono.

Kemacetan merupakan salah satu keluhan warga yang masuk 10 besar jenis aduan. Melalui aplikasi Qlue, lanjutnya, pemerintah bisa dengan cepat tahu adanya titik-titik kemacetan baru atau parah. Kemacetan dengan cepat akan direspons Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI dan Ditlantas Polda Metro Jaya. Meski demikian, Nirwono menilai penggunaan aplikasi Qlue belum optimal. Pasalnya, hanya masyarakat melek teknologi dan pengguna aktif media sosial yang aktif memberi laporan sehingga informasi atau pengaduan yang masuk ke Pemprov DKI masih terbatas.

"Contoh, pengurus RT/RW yang mayoritas pensiunan atau lansia banyak yang gaptek (gagap teknologi). Padahal banyak persoalan lingkungan yang sebenarnya bisa diinfokan lewat Qlue karena mereka lebih banyak berada di lingkungan tersebut," jelas Nirwono. (J-2)