Solusi 2 Negara Dipertanyakan

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) menyatakan solusi perdamaian antara Israel dan Palestina tidak dengan harus berwujud solusi dua negara (two-state solution). Hal itu bisa berarti tidak perlu ada negara Palestina.

Prospek negara Palestina merdeka dipertanyakan dalam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih untuk bertemu Presiden AS Donald Trump.

Trump mengisyaratkan AS tidak lagi terikat pada kebijakan yang selama berpuluh tahun dianut 'Negeri Paman Sam' itu untuk mendorong terbentuknya negara Palestina berdaulat sebagai solusi dua negara.

Di sisi lain, Washington meminta Tel Aviv untuk menahan diri membangun permukiman di wilayah Palestina.

Dalam jumpa pers bersama Netanyahu, suksesor Barack Obama itu berjanji memberikan kesepakatan damai yang 'hebat'. Namun, ia menegaskan kedua negara yang bertikai itu harus mau berkompromi.

"Jadi melihat pada solusi dua negara dan satu negara, saya suka yang kedua pihak suka. Saya sangat senang dengan salah satu pilihan yang kedua pihak suka," kata Trump.

"Saya bisa menerima apa pun pilihannya," tambah Trump saat konferensi bersama Netanyahu, Rabu (15/2) waktu setempat.

Mendorong negara Palestina yang berdaulat merupakan landasan kebijakan AS sejak lama dan menjadi basis perdamaian di kawasan Timur Tengah yang dipegang teguh oleh komunitas internasional.

Presiden Trump juga memuji ikatan atau hubungan antara AS dan Israel yang ia sebut tidak akan bisa dihancurkan. Ia berjanji kepada Netanyahu bahwa Iran tidak akan pernah diizinkan untuk membangun senjata nuklir.

"Dengan kunjungan (Netanyahu) ke AS, sekali lagi, menegaskan kembali ikatan kami dengan sekutu, Israel, tidak dapat dihancurkan," kata Trump.

Trump mengkritik kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia, termasuk AS, saat diperintah Obama, sebagai kesepakatan terburuk yang pernah ia lihat.

Dikecam
Otoritas Palestina langsung mengutuk pernyataan Trump yang mempertanyakaan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

Ahmed Majdalani, pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menyebut pernyataan Trump sebagai langkah mundur dalam posisi tradisional pemerintah-pemerintah AS sebelumnya. Ia menyatakan itu mengindikasikan ada persimpangan dalam posisi politik Trump dan Netanyahu.

Dia mengatakan AS bergerak dari posisi yang bias ke Israel ke posisi menjadi mitra dengan Tel Aviv dalam mendukung permukiman dan pendudukan militer di wilayah Palestina.

PLO juga menuduh AS mendukung pemerintah Israel.

"Solusi sepihak seperti itu hanya akan melayani kepentingan kedua pihak dan tidak pernah mencapai perdamaian," kata Majdalani. Ia menolak solusi yang ditawarkan Trump.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, Rabu (15/2), memperingatkan agar tidak meninggalkan ide solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Ia menyatakan 'tidak ada alternatif' untuk perdamaian Timur Tengah.

Guterres menegaskan perlunya mengupayakan solusi dua negara Israel dan Palestina yang berdampingan dan berdaulat. (AFP/BBC/I-2)