Donatur Misterius Sumbang Rp2 Triliun ke Pentagon untuk Bayar Gaji Tentara AS Saat Pemerintah Tutup

SEORANG donatur anonim menyumbang US$130 juta (sekitar Rp2 triliun) kepada Pentagon untuk membantu membayar gaji 1,32 juta anggota militer AS di tengah penutupan pemerintahan (goverment shutdown) yang telah berlangsung lebih dari tiga minggu. Langkah ini memicu perdebatan dan kekhawatiran etika di Washington.

Pejabat Departemen Pertahanan AS mengonfirmasi adanya sumbangan tersebut, yang disebut Presiden Donald Trump sebagai upaya untuk menutup kekurangan pembayaran gaji akibat kebuntuan anggaran di Kongres. Namun, mereka menolak mengungkap identitas sang donatur.

Trump hanya memberikan sedikit petunjuk tentang sosoknya. “Dia adalah pendukung besar saya, seorang warga negara Amerika, dan tidak ingin disebut namanya,” ujar Trump pada Sabtu (25/10). “Dia pria yang luar biasa, patriot sejati, dan tidak mencari publisitas.”

Baca juga : Shutdown AS, Trump Bayar Sebagian Agen Hukum Picu Ketegangan di Lembaga Federal

Menurut juru bicara Pentagon Sean Parnell, sumbangan itu diberikan dengan syarat digunakan untuk menutupi biaya gaji dan tunjangan anggota militer. Dana tersebut, katanya, sah diterima berdasarkan kewenangan umum Pentagon untuk menerima hadiah.

Pemerintah AS memasuki hari ke-25 penutupan, menjadikannya salah satu yang terlama dalam sejarah negara itu. Sebelumnya, pemerintahan Trump sempat mengalihkan dana sebesar US$8 miliar dari penelitian militer untuk membayar gaji tentara minggu lalu, namun belum jelas bagaimana mereka akan memenuhi pembayaran berikutnya pada 31 Oktober.

Meskipun Pentagon memiliki kewenangan menerima donasi, biasanya dana tersebut ditujukan untuk proyek-proyek tertentu seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau museum militer. Sumbangan besar tanpa identitas donor dianggap tidak lazim, terutama untuk tujuan operasional seperti gaji personel.

Baca juga : Tekanan Meningkat, Republikan Dorong Trump Turun Tangan Akhiri Penutupan Pemerintahan

Berdasarkan aturan Departemen Pertahanan, setiap sumbangan di atas US$10.000 harus melalui peninjauan pejabat etika untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan atau hubungan bisnis dengan pemerintah. Donasi dari warga non-AS bahkan memerlukan pemeriksaan tambahan.

Kritik langsung muncul dari kalangan politik, termasuk Senator Chris Coons dari Partai Demokrat. “Menggunakan donasi anonim untuk membiayai militer kita menimbulkan pertanyaan serius, apakah pasukan kita secara harfiah sedang ‘dibeli’ oleh kekuatan asing?” ujarnya.

Sementara itu, sebagian besar pegawai negeri sipil AS tetap dirumahkan tanpa bayaran selama penutupan pemerintah. Atau dipaksa bekerja tanpa gaji hingga kebuntuan politik antara Gedung Putih dan Kongres terselesaikan. (BBc/Z-2)