Korut Desak AS Ubah Sikap

KOREA Utara memperingatkan pemerintahan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendatang untuk mengakui mereka sebagai 'negara nuklir'. Korut mengatakan upaya AS untuk melakukan denuklirisasi mereka merupakan ilusi usang.

"Jika ada sesuatu yang dilakukan pemerintahan (Presiden AS Barack) Obama, tindakan itu telah menempatkan keamanan daratan AS dalam bahaya besar," bunyi tulisan tajuk rencana surat kabar partai berkuasa Korut, Rodong Sinmun, kemarin.

Surat kabar itu juga mengatakan pemerintahan Obama telah memberikan beban yang menyulitkan pemerintahan baru, tanpa menyebut langsung Trump, dalam menghadapi negara nuklir juche, ideologi Korut yang kerap diterjemahkan sebagai pertahanan diri.

Lebih jauh, editorial itu mendesak AS untuk mengubah sikap mereka terhadap Korut. AS berulang kali menegaskan tidak bisa menerima Korut sebagai negara nuklir. Pemerintahan Presiden Obama telah berkeras menuntut komitmen nyata Korut untuk denuklirisasi sebagai syarat perundingan.

Dengan mengutip pernyataan Direktur Intelijen Nasional AS, James Clapper, bulan lalu, editorial itu menegaskan bahwa konsensus umum sudah dicapai untuk menerima Pyongyang sebagai negara nuklir.

"Para pembuat kebijakan di AS harus mencatat pernyataan Clapper. Harapan Washington untuk denuklirisasi (Korut) ialah ilusi usang," ujar editorial tersebut.

Meskipun Trump belum menata arah kebijakannya terhadap negara komunis itu, presiden terpilih AS tersebut telah mengindikasikan kesediaan untuk bernegosiasi dengan pemimpin Korut, Kim Jong-un dan membicarakan ambisi nuklirnya. "Jika dia (Kim) datang kemari, saya akan menerimanya," ujar Trump kepada pendukungnya di Atlanta pada Juni lalu.

Tarik pasukan
Trump juga menyebabkan kekhawatiran selama kampanye ketika mengancam akan menarik pasukan AS jika Korea Selatan (Korsel) tidak membayar keterlibatan pasukan AS. Trump bahkan menyarankan Korsel dan Jepang untuk mengembangkan senjata nuklir sendiri untuk melawan ancaman Korut.

Dalam percakapan telepon dengan Presiden Korsel, Park Geun-hye, pada Kamis (10/11) lalu, sang presiden terpilih berjanji bahwa komitmen AS melindungi sekutunya dari Korut tidak akan goyah.

"Kami akan bersama Anda (Korsel), 100%," ujar Trump menurut pernyataan dari Kantor Kepresidenan Korsel (Blue House).

"Kami akan tabah dan kuat untuk bekerja sama dengan kalian untuk memberikan perlindungan terhadap ketidakstabilan yang terjadi di Korut," ungkap Trump.

Korut sampai saat ini telah dijatuhi lima paket sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak pertama kali melakukan uji coba nuklir tahun 2006 silam.

Setelah uji coba keempat pada Januari lalu, Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsi resolusi sanksi keras hingga saat ini. Sanksi tersebut menargetkan perdagangan mineral Korut dan pengetatan transaksi perbankan.

Dewan Keamanan PBB saat ini tengah membahas resolusi baru setelah Korut kembali melakukan uji coba nuklir untuk kelima kalinya pada September lalu. Menurut para diplomat di DK PBB, negosiasi saat ini fokus untuk menutup celah dan menekan industri teknologi rudal nuklir balistik Korut. (AFP/I-1)