Indonesia Tambah Pasukan PBB

INDONESIA akan meningkatkan jumlah personel pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dikirim ke berbagai wilayah di dunia. Dengan peningkatan jumlah pasukan PBB, peringkat Indonesia diharap turut naik.

"Kita berharap pada 2019 Indonesia sudah mampu mengirimkan 4.000 pasukan perdamaian dan bisa masuk peringkat 10 besar di dunia," kata Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib dalam pertemuan Challenges Forum Workshop di Kuta, Bali, kemarin.

Dalam forum yang dihadiri delegasi dari 22 negara itu, Hasan menjelaskan saat ini Indonesia menempati peringkat ke-11 dalam jumlah pengiriman pasukan perdamaian PBB.

Ia menegaskan peringkat Indonesia ditargetkan meningkat dan menjadi 10 besar dari negara-negara anggota PBB dalam mengirimkan pasukan perdamaian PBB.

"Kita sudah mengirimkan pasukan perdamaian sejak 1957. Jumlah keseluruhan sudah mencapai sekitar 30 ribu pasukan. Pasukan perdamaian (PBB) kita dikenal profesional di bidangnya," papar Hasan.

Jika dibandingkan dengan anggota pasukan perdamaian PBB dari negara lain, Indonesia memiliki beberapa kelebihan lain. "Mereka bertindak sangat humanis, bergaul dengan warga di negara yang dilanda konflik, dan banyak kenangan yang ditinggalkan," kata dia.

Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, Hasan menambahkan beberapa negara meminta langsung kepada Dewan Keamanan PBB untuk mendapatkan pasukan perdamaian dari Indonesia. "Ini juga harus dipertimbangkan PBB."

Dari Jakarta, terkait dengan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diculik kelompok bersenjata Abu Sayyaf di sekitar perairan Sabah, Malaysia, pemerintah Indonesia belum mendapat informasi lebih jauh.

Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum mendapat informasi lebih lanjut soal dua WNI korban penculikan, La Utu bin La Raali dan La Hadi bin La Adi dari Buton, Sulawesi Selatan.

"Kita masih menunggu hubungan, kontak dari yang menangkap ke pemilik kapal. Sampai kemarin sore belum ada informasi soal itu," ungkap juru bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir, di Jakarta, kemarin.

Arrmanatha mengatakan pemerintah Indonensia baru dapat bergerak setelah mendapat informasi soal komunikasi antara pemilik kapal dan kelompok penyandera.

Belum lama ini, Menlu RI Retno LP Marsudi telah mengunjungi Malaysia untuk menyampaikan keprihatinan atas kejadian penculikan WNI yang terulang.

Retno mengingatkan kepada para anak buah kapal WNI yang bekerja di Sabah bahwa keamanan mereka menjadi perhatian pemerintah dan meminta otoritas Malaysia meningkatkan keamanan di perairan Sabah.

Kasus penculikan dan penyanderaan ABK asal Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf telah terjadi berulang kali. Insiden penculikan kerap terjadi di wilayah perbatasan Filipina, Malaysia, dan Indonesia. (OL/Ire/I-2)