Pemilu Myanmar Berpotensi Ricuh

KALANGAN oposisi Myanmar menyeru kepada pendukung mereka untuk mengecek nama mereka dalam daftar pemilih menyusul prediksi tingginya potensi kekacauan yang bakal terjadi dalam pemilihan umum.

Sekitar 32 juta orang dilaporkan mengantongi hak suara pada pemilu parlemen 8 November mendatang. Hajatan demokrasi itu dipandang sebagai ujian bagi perkembangan demokrasi di negara yang pada 2011 lalu lepas dari setengah abad kekuasaan militer.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi diprediksi bisa mengalahkan partai berkuasa yang disokong militer, Partai Solidaritas Persatuan dan Pembangunan (USDP). Namun, NLD mengaku prihatin dengan masalah daftar pemilih yang disebut penuh dengan kesalahan.

Saat berbicara pada kampanye perdananya di wilayah Desa Kawhmu di selatan Yangon yang menjadi basis NLD, Suu Kyi meminta masyarakat untuk cermat mengecek nama mereka dalam daftar pemilih.

"Jika Anda tidak termasuk dalam daftar pemilih, segera perbaiki. Anda masih punya waktu," seru tokoh prodemokrasi itu, Senin (21/9).

Presiden perempuan
Komentar Suu Kyi itu datang menyusul pernyataan pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing yang mengatakan akan menyambut tampilnya presiden perempuan di kancah pemerintahan Myanmar.

Pernyataan itu menjadi angin segar bagi Suu Kyi yang selama ini terhambat maju menjadi presiden akibat terbentur aturan konstitusi.

Di bawah konstitusi yang disusun militer, Myanmar tidak dapat dipimpin siapa pun yang keturunannya mengantongi kewarganegaraan asing. Anak Suu Kyi lahir di Inggris dari seorang ayah berkebangsaan Inggris.

"Saya menyambut mereka (kandidat presiden). Apakah pria atau perempuan yang mengemban tugas," ujar Aung Hlaing, sembari menegaskan ia juga telah menunjuk perempuan untuk posisi senior di Tatmadaw (militer).

Mata internasional tertuju kepada pemilu Myanmar karena hal itu akan menjadi ujian bagi negara tersebut dalam transisi menuju demokrasi.

Otoritas pelaksana pemilu bersumpah memastikan mereka kredibel dan berjanji membenahi sisa kekacauan daftar pemilih.

"Daftar pemilih berada dalam keadaan kacau," kata tokoh NLD Tin Oo, mengecam kesalahan itu sejak terakhir kali daftar dipajang pelaksana pemilu. "Menjadi pertanyaan apakah (Pemilu) 2015 akan bebas dan adil."

Suu Kyi bertekad memberdayakan kapasitas buruh dan mengakhiri ketergantungan pada bantuan asing.

"Negara maju berarti sebuah negara tempat warga dapat bekerja untuk hidup mereka. Kita tidak ingin menjadi negara yang mengiba bantuan ke negara lain," kata Suu Kyi.

Pemilu November akan menjadi pemilu pertama dalam seperempat abad yang akan diperjuangkan NLD. Namun, tentara akan terus memegang pengaruh politik yang signifikan, bahkan jika oposisi menyapu pemilu, karena 25% kursi di parlemen masih akan dialokasikan untuk militer.

Pemimpin 'Negeri para Biksu' berikutnya akan dipilih dalam tiga bulan pascapemilu dilaksanakan. Tiga kandidat akan diajukan dan dipilih parlemen dan militer. (AFP/The Straits Times/I-2)