Turki Kecam Pembatalan Diskusi Panel Kudeta

Turki mengecam pembatalan sebuah diskusi panel yang membahas upaya kudeta gagal untuk menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan pada pertengahan Juli lalu. Turki menyebut pembatalan tersebut sebagai pukulan terhadap kebebasan berekspresi. Sebelumnya, Uni Demokrat Turki Eropa (UETD) berencana melakukan diskusi panel dengan tema 15 Juli, di balik layar kudeta berdarah, di Stockholm, Swedia, Jumat (14/10). Upaya kudeta tersebut, menurut pemerintah Turki didalangi Fethullah Terrorist Organization (Feto), organisasi yang dipimpin pemuka agama Fethullah Gulen.

Panel tersebut dijadwalkan digelar di sebuah gedung sekolah di distrik Stockholm, tetapi pemerintah setempat melakukan pembatalan karena alasan keamanan. Kantor Perdana Menteri Turki segera mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pembatalan tersebut dengan menyebut terdapat campur tangan dari beberapa anggota parlemen Swedia. "Pembatalan panel yang direncanakan untuk memberi informasi bagi masyarakat internasional terkait upaya kudeta berbahaya yang terjadi pada 15 Juli terhadap sistem demokrasi dan parlemen Turki, dan larangan bagi wartawan Turki untuk membuat pernyataan telah bertentangan dengan tradisi Swedia sebagai negara yang memiliki undang-undang kebebasan media tertua di dunia," ujar pernyataan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Swedia masih belum mengeluarkan komentar mengenai pembatalan itu. "Kami melakukan penilaian risiko dengan mempertimbangkan siapa yang akan hadir dan apa yang bisa terjadi di luar. Saya tidak ingin sekolah berubah menjadi medan perang," ujar salah seorang pejabat Dewan Kota Stockholm, Bo Andersson. Menurut kantor berita Turki, Anadolu, Kepala UETD cabang Swedia Ozer Eken mengatakan pembatalan tersebut terjadi setelah mendapat instruksi dari Andersson.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, menyebut tindakan tersebut tidak dapat diterima dan mengatakan akan menyelidiki keterlibatan Feto atas pembatalan panel tersebut. Menteri urusan Uni Eropa, Omer Celik, juga mengkritik pembatalan tersebut melalui akun Twitter miliknya dengan mengatakan tindakan tersebut bertentangan dengan nilai dasar demokrasi, termasuk kebebasan berekspresi.

Turki juga mendesak negara-negara Eropa yang telah berlaku tidak adil dalam mengkritik Turki dengan tuduhan menghalangi kebebasan pers dalam setiap kesempatan agar melakukan reaksi serupa terhadap serangan kebebasan media yang dilakukan Swedia. Pascaupaya kudeta gagal tersebut, pemerintah Turki telah meluncurkan sejumlah tindakan keras tanpa henti untuk membasmi seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kudeta, dengan menahan atau menskors puluhan ribu orang dari berbagai sektor lembaga negara termasuk pendidikan. Tindakan keras yang kemudian membuat Eropa khawatir dan mendesak Turki untuk bertindak sesuai aturan hukum. (AFP/Anadolu/Ihs/I-1)