PERDANA Menteri Israel Yair Lapid membahas kesepakatan nuklir Iran dengan Presiden AS Joe Biden pada Rabu (31/8). Negara Yahudi itu melakukan upaya bersama untuk memblokir kembalinya perjanjian pada 2015 itu.
Israel telah lama menentang kebangkitan kembali kesepakatan itu, yang dibiarkan menggantung ketika Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran. Saat momentum untuk memulihkan perjanjian, Israel telah melakukan dorongan di menit-menit terakhir untuk meyakinkan sekutu agar menghentikan pembicaraan.
Kampanye itu telah melihat menteri pertahanan dan penasihat keamanan keduanya mengunjungi Washington dan kepala mata-matanya akan melakukannya minggu depan. Lapid dan Biden, "Berbicara panjang lebar tentang negosiasi perjanjian nuklir dan berbagai upaya untuk menghentikan kemajuan Iran menuju senjata nuklir," ucap pernyataan dari kantor perdana menteri.
Keduanya juga membahas perkembangan regional termasuk, "Aktivitas teroris Iran di Timur Tengah dan sekitarnya," tambah pernyataan itu. "Dalam konteks ini, Perdana Menteri memuji Presiden atas serangan terbaru Amerika Serikat di Suriah." Rezim di Damaskus menerima dukungan dari Teheran.
Pekan lalu pasukan AS melancarkan serangan udara dan artileri di Suriah timur yang menewaskan empat gerilyawan. Biden kemudian mengatakan serangan itu bertujuan mencegah Republik Islam Iran dan kelompok-kelompok milisi yang didukung Iran dari melakukan atau mendukung serangan lebih lanjut terhadap personel dan fasilitas Amerika Serikat.
Selama panggilan telepon pada Rabu, Biden, "Menekankan komitmennya yang mendalam terhadap keamanan Negara Israel, dan mempertahankan kemampuannya untuk menghadapi musuh atau ancaman apa pun," kata pernyataan Israel. Lapid mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa rencana memulihkan perjanjian 2015--yang melibatkan pemberian keringanan sanksi kepada Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya--merupakan kesepakatan yang buruk.
"Ini akan memberi Iran US$100 miliar per tahun," yang akan digunakan oleh kelompok militan Hamas, Hizbullah, dan Jihad Islam yang didukung Iran, tambah Lapid.
Baca juga: Kepala Intelijen Israel akan Temui Pejabat AS tentang Kesepakatan Iran
Pernyataan Gedung Putih mengatakan Biden dan Lapid juga telah membahas negosiasi untuk menyelesaikan masalah perbatasan antara Israel dan Libanon. "Presiden juga menekankan pentingnya menyelesaikan negosiasi batas maritim antara Israel dan Libanon dalam beberapa minggu mendatang," kata pernyataan AS.
Libanon dan Israel, yang perbatasannya diawasi oleh PBB, tidak memiliki hubungan diplomatik. Mereka melanjutkan negosiasi perbatasan maritim pada 2020 tetapi prosesnya terhenti oleh klaim Beirut bahwa peta yang digunakan oleh PBB dalam pembicaraan perlu dimodifikasi.
Libanon awalnya menuntut 860 kilometer persegi (330 mil persegi) di wilayah laut yang disengketakan tetapi kemudian meminta tambahan 1.430 kilometer persegi, termasuk bagian dari ladang gas lepas pantai Karish. Israel mengeklaim ladang itu terletak di perairannya dan bukan bagian dari wilayah yang disengketakan yang tunduk pada negosiasi yang sedang berlangsung. (AFP/OL-14)
