Inggris Janjikan Rp485 Miliar untuk Perkuat Keamanan di Indo-Pasifik

INGGRIS berkomitmen memberikan 25 juta pound atau sekitar Rp485 miliar untuk memperkuat keamanan di Indo-Pasifik sebagai bagian dari pakta dengan Australia.

Para pemimpin kedua negara juga menyatakan keprihatinan besar tentang kebijakan Tiongkok di wilayah Provinsi Xinjiang.

Dalam panggilan video pada Kamis (17/2), Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson dan mitranya dari Australia Scott Morrison juga menyerukan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan serta memperingatkan Rusia agar tidak menyerang Ukraina.

"Mereka sepakat perlunya de-eskalasi dan menggarisbawahi bahwa setiap serangan Rusia lebih lanjut di Ukraina akan menjadi kesalahan strategis besar-besaran dan memiliki biaya kemanusiaan yang besar," kata para pemimpin dalam sebuah pernyataan bersama setelah pertemuan mereka.

Baca juga: Kesepakatan Kapal Selam Nuklir Australia-Inggris Alami Kemajuan

“Dana yang dijanjikan untuk perjanjian keamanan Indo-Pasifik akan memperkuat ketahanan regional di berbagai bidang termasuk dunia maya, ancaman negara, dan keamanan maritim,” tutur Johnson dan Morrison.

Pembicaraan bilateral terjadi hanya seminggu setelah apa yang disebut kelompok Quad Australia, Amerika Serikat, Jepang dan India berjanji untuk memperdalam kerja sama guna memastikan kawasan Indo-Pasifik bebas dari pemaksaan, gesekan terselubung pada ekonomi Tiongkok, dan ekspansi militer.

Johnson dan Morrison menyatakan keprihatinan besar tentang laporan kredibel terkait pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, dan meminta Tiongkok untuk melindungi hak, kebebasan, serta otonomi tingkat tinggi untuk Hong Kong.

Amerika Serikat menuduh Tiongkok melakukan genosida dalam perlakuannya terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang dan pelecehan termasuk kerja paksa dan penjara. Tiongkok membantah tuduhan itu.

Tiongkok memberlakukan undang-undang keamanan nasional menyeluruh di Hong Kong pada tahun 2020, sebuah langkah yang menurut para kritikus melemahkan kebebasan yang lebih besar yang dijanjikan di bawah kerangka "satu negara, dua sistem" yang disepakati ketika bekas jajahan Inggris itu kembali ke pemerintahan Tiongkok pada 1997.

Johnson dan Morrison juga menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan menyatakan dukungan untuk partisipasi berarti Taiwan dalam organisasi internasional.

Tiongkok memandang Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang harus dipersatukan kembali dengan kekerasan, jika perlu.

Taiwan telah mengeluhkan seringnya serangan oleh angkatan udara Tiongkok ke zona pertahanan udaranya, bagian dari apa yang dikatakan Taipei sebagai pola pelecehan oleh Beijing. (Aiw/Straitstimes/OL-09)