Hukum Diskriminatif Harus Dihapus

MYANMAR telah melantik kepala negara sipil pertama mereka dalam lebih dari lima dekade setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi mayoritas kursi parlemen pada pemilu lalu.

Htin Kyaw, orang kepercayaan Suu Kyi yang diusung NLD, mengambil sumpah jabatan sebagai presiden, Rabu (30/3).

Pelantikan itu praktis menutup era pemerintahan militer yang telah berkuasa di 'Negeri para Biksu' sejak 1962.

Banyak kalangan menaruh harapan pemerintahan sipil Htin Kyaw membawa era baru, khususnya bagi penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi yang tidak berjalan sepenuhnya di bawah junta militer.

Diskriminasi terhadap etnik minoritas Rohingya pun dipandang harus segera diakhiri.

Bagaimana masa depan HAM di Myanmar di bawah kendali pemerintahan sipil?

Berikut penjelasan Deputi Direktur Divisi Asia Human Rights Watch (HRW) Phil Robertson kepada wartawan Media Indonesia Haufan Hasyim Salengke dalam wawancara tertulis via surat elektronik akhir pekan lalu.

Myanmar akhirnya memilih pemerintahan sipil pertama secara demokratis dan mengakhiri era junta militer. Bagaimana masa depan demokrasi dan hak asasi manusia negara itu?

Jelas, ini pemerintahan baru dengan prioritas baru dan agenda yang sangat berbeda dari pemerintahan yang dikendalikan militer di masa lalu.

Keputusan pemerintahan Presiden Htin Kyaw dari Partai NLD untuk membebaskan ratusan tahanan politik awal bulan ini sangat menggembirakan dan menunjukkan komitmen awal untuk memperhatikan isu-isu hak asasi manusia (HAM) secara serius.

Namun, untuk kemajuan nyata, pemerintah perlu juga mencabut atau mengamenden undang-undang yang mencederai HAM.

Tanpa menyingkirkan undang-undang itu, kita hanya akan melihat makin banyak orang yang dijebloskan ke penjara, menggantikan mereka yang baru saja dibebaskan.

Di antara hukum yang harus segera dicabut ialah yang dikenal sebagai 'ras dan agama', yang menargetkan muslim dan etnik minoritas lainnya.

Pemimpin NLD, Aung San Suu Kyi, mengatakan akan membangun sebuah pemerintah persatuan nasional dan merangkul semua etnik. Namun, sejauh ini dia tidak pernah berbicara secara khusus tentang masalah yang dihadapi etnik minoritas Rohingya. Mengapa?

Saya pikir NLD enggan untuk membicarakan nasib Rohingya karena komunitas tersebut dipandang negatif oleh sebagian besar rakyat Myanmar.

Sejauh ini, Suu Kyi dan partai politiknya tampaknya berfokus pada membelokkan tekanan internasional terhadap dirinya untuk mengatasi situasi Rohingya dengan mengatakan banyak isu lain yang lebih penting untuk diperhatikan lebih dulu.

Sekali lagi, Rohingya sangat termarginalkan, dan penderitaan mereka disapu di bawah karpet oleh pemerintah Myanmar.

Tampaknya etnik Rohingya tetap akan menjadi anak tiri, atau situasi akan menjadi lebih baik bagi mereka?

Untuk saat ini, status quo anti-Rohingya mungkin akan berlanjut untuk sementara waktu.

Inti masalah ini ialah diskriminasi, Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan 1982 yang membuat sebagian besar orang Rohingya tak mengantongi hak kewarganegaraan.

Yang memalukan ialah NLD tidak memiliki komitmen politik untuk memprioritaskan masalah ini atau mereformasi undang-undang tersebut.

Jadi, untuk saat ini, Rohingya bukan hanya akan tetap menjadi anak tiri Myanmar, mereka bahkan tidak akan dianggap sebagai bagian dari keluarga.

Mengenai sentimen antimuslim di Myanmar, siapa motor penggeraknya dan apakah gerakan intoleransi itu mendapatkan dukungan dari pemerintah atau elite Myanmar?

Ada sekelompok kecil umat Buddha Myanmar di lingkaran kelompok Ma Ba Tha (dalam bahasa Inggris, Asosiasi Perlindungan Ras dan Agama) yang terus mengipasi bara kecurigaan terhadap komunitas muslim di seluruh negeri.

Kelompok yang sangat vokal dan radikal itu mempromosikan rasialisme, menyebarkan pidato kebencian.

Mereka menggembar-gemborkan bahwa umat Islam mencoba untuk melemahkan posisi penduduk Buddha yang mayoritas dan mengambil alih negara untuk dijadikan negara mayoritas muslim.

Figur-figur senior dari kalangan militer Myanmar dan kalangan konservatif, elite-elite promiliter, telah secara aktif mendukung kelompok Ma Ba Tha.

Pemerintah baru harus mengakhiri impunitas Ma Ba Tha dan memastikan mereka yang mempromosikan kebencian harus ditindak.

Berdasarkan data HRW, berapa jumlah orang Rohingya di Myanmar?

Jumlah persisnya orang Rohingya tidak diketahui secara resmi karena Myanmar menolak untuk menganggap mereka sebagai bagian dari sensus nasional 2014.

Namun, kami memperkirakan setidaknya ada 1 juta jiwa Rohingya di Negara Bagian Rakhine saja. (I-2)