Pelanggaran HAM Uighur AS Sanksi Pejabat Senior Tiongkok

AMERIKA Serikat (AS) telah mengumumkan sanksi terhadap politisi Tiongkok yang disebut bertanggung jawab atas pelanggaran HAM terhadap minoritas muslim di Xinjiang.

Tiongkok dituduh melakukan penahanan massal, penganiayaan agama, dan sterilisasi paksa terhadap warga Uighur dan minoritas lainnya. Sanksi tersebut menargetkan kepentingan keuangan bos Partai Komunis daerah Chen Quanguo dan tiga pejabat lainnya.

Pihak Tiongkok diperkirakan telah menahan sekitar 1 juta orang, mayoritas warga Uighur di wilayah Xinjiang, di kamp pendidikan ulang dalam beberapa tahun terakhir. Chen, yang duduk di Politbiro Partai Komunis yang kuat, merupakan pejabat Tiongkok berpangkat paling tinggi yang
pernah terkena sanksi AS, kata pemerintahan Trump.

Dia dipandang sebagai arsitek kebijakan Beijing terhadap minoritas dan sebelumnya bertanggung jawab di Tibet. Pejabat lain yang menjadi target ialah Wang Mingshan, Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang; Zhu Hailun, seorang anggota partai senior di Xinjiang; dan mantan pejabat keamanan Huo Liujun.

Sanksi juga dikenakan pada Biro Keamanan Umum Xinjiang secara keseluruhan. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan AS bertindak untuk melawan apa yang ia sebut sebagai pelanggaran yang mengerikan dan sistematis di wilayah Xinjiang.

“Amerika Serikat tidak akan berpangku tangan ketika PKC (Partai Komunis Tiongkok) melakukan pelanggaran HAM yang menargetkan warga Uighur, etnik Kazakh, dan anggota kelompok minoritas lainnya di Xinjiang,” ujarnya dalam sebuah pernyataan. 

AS juga memberlakukan pembatasan visa tambahan pada pejabat Partai Komunis lain yang tidak disebutkan nama nya yang diyakini bertanggung jawab atas pelanggaran di Xinjiang.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian mengatakan keputusan AS merupakan gangguan serius dalam urusan dalam negeri Tiongkok. Dia mendesak AS untuk mencabut keputusan tersebut atau Tiongkok akan mengambil tindakan tegas. (BBC/Hym/I-1)