KTT OKI untuk Menekan Israel

PENYELESAIAN konflik di Palestina yang berlarut-larut disebabkan tidak ada keinginan dari Israel untuk menjalankan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berbagai kecaman internasional tidak mempan memantik keinginan politik Israel untuk menyelesaikan konflik tersebut.

"Yang akan mendorong political willing Israel ialah tekanan," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi kepada Media Indonesia, Kamis (03/03).

Menurut Retno, situasi di Palestina kian mengkhawatirkan.

Meski Jerusalem Timur direncanakan menjadi ibu kota Palestina, penduduk Palestina di wilayah tersebut hanya 36,8%.

Ironisnya, sebagian dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan.

Hal itu dikhawatirkan akan mengubah posisi demografi Palestina.

Batas-batas negara yang sudah disepakati internasional saat ini, menurut Retno, kurang dihormati oleh Israel.

Mereka seenaknya mencaplok wilayah dan mengusir penduduk Palestina.

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan tekanan lebih besar agar Israel menuruti keinginan internasional.

Retno mengharapkan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 6-7 Maret 2016 di Jakarta bisa menjadi tekanan dari negara anggota OKI yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Ia mengatakan, saat ini 137 negara telah mengakui status kenegaraan Palestina dan dibutuhkan lebih banyak lagi negara untuk mendukung.

"Hanya ada dua pilihan, melakukan sesuatu atau tidak melakukan apa pun dalam menangani konflik yang berlarut-larut ini. Pengakuan 137 negara dan berkibarnya bendera Palestina di luar Markas Besar PBB September 2015 itu juga merupakan hasil dari proses yang sangat panjang," katanya.

Meski dua dokumen hasil KTT LB OKI (resolusi KTT LB OKI dan Deklarasi Jakarta) nanti tidak mengikat, kata Menlu, keduanya bisa dijadikan rujukan saat pembahasan terkait dengan konflik Palestina-Israel di forum lain.

Meski ada beberapa perbedaan pendapat di tubuh organisasi OKI, menurut Retno, itu disebabkan tiap-tiap negara memainkan peran yang berbeda-beda.

"Tapi justru melalui KTT ini kami ingin menunjukkan kesatuan kami (OKI)," ujarnya.

Dalam KTT ini, negara anggota Dewan Kemanan PBB seperti Amerika Serikat (AS) dan Rusia diundang. Begitu pun perwakilan dari PBB dan Uni Eropa.

"Dengan harapan jika ada pembicaraan lanjutan, sudah ada di benak mereka tentang posisi OKI untuk mendukung Palestina."

Bangun konsulat

Di tempat terpisah, anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, mengatakan Indonesia dan negara-negara anggota OKI lain harus mengambil langkah nyata dalam isu Palestina yang sudah terkatung-katung sejak lama.

Khusus kepada pemerintah, ia meminta percepatan pembangunan Konsulat Jenderal RI yang rencana-nya dibangun di Ramallah.

Dengan adanya konsulat itu, kata Syaiful, pengakuan Indonesia terhadap kedaulatan Palestina semakin nyata.

Jika sudah terwujud, konsulat itu kemudian bisa ditingkatkan statusnya menjadi kedutaan besar.

KTT OKI yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center didahului pertemuan para pejabat tinggi tingkat kepala negara (senior official meeting) pada Minggu (6/3).

Hasil pertemuan itu nantinya dibawa ke meja perundingan tingkat menteri luar negeri.

Setelah itu, hasil perundingan akan dibawa ke KTT, Senin (7/3), untuk kemudian disahkan di tingkat kepala negara. (Hym/Kim/I-1)