WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Tiongkok membuka akses informasi terkait konflik kemanusiaan yang terjadi pada Muslim Uighur di kawasan Xinjiang, Tiongkok.
"Kita berharap semua pihak terbuka, lebih terbuka, termasuk (Pemerintah) China. China sudah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp mereka bukan untuk indoktrinasi tapi semacam pelatihan. Maka kita minta nanti lebih terbuka," kata Ma'ruf di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (17/12).
Wapres juga menegaskan sikap Pemerintah Indonesia untuk menjunjung prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya terhadap etnis muslim Uighur yang diduga mendapat perlakuan diskriminatif oleh Pemerintah Tiongkok.
"Pemerintah (Indonesia) konsisten soal perlindungan hak asasi manusia. Kita akan mendukung upaya-upaya perlindungan dan mengajak Pemerintah China untuk melindungi hak asasi manusia," ucapnya menegaskan.
Sementara itu, terkait dugaan adanya ormas Islam Indonesia yang 'dibujuk' Pemerintah Tiongkok untuk tidak terlalu kritis menyikapi konflik Uighur, Ma'ruf mengatakan tudingan tersebut telah dibantah oleh ormas-ormas Islam.
"Kalau ormas Islam kan sudah ada bantahan dari masing-masing ormas, bahwa itu tidak benar. Saya kira yang membantah ormas Islam saja," ujarnya.
Media asal Amerika Serikat, The Wall Street Journal (WSJ), merilis sebuah artikel investigatif yang menyebut belasan tokoh Islam Indonesia mendapat 'endorsement' dari Pemerintah Tiongkok supaya pemberitaan mengenai konflik antara muslim Uighur dan Pemerintah Tiongkok lebih lembut.
Baca juga: 7.000 Orang masih Mengungsi di Pusat Bantuan Banjir Johor
Dalam artikel berjudul 'How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps' itu, WSJ mengulas bahwa sejumlah pimpinan ormas Islam dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama meredakan kecaman mereka terhadap dugaan penindasan muslim Uighur oleh Pemerintah Tiongkok.
"Indonesia berada di garis terdepan dari upaya China untuk membentuk opini publik. Selama berbulan-bulan, China telah berupaya membujuk para ulama, politisi, dan jurnalis untuk mendukung kebijakannya di Xinjiang dan mendorong social-media influencers untuk mempromosikan pandangan yang lebih baik tentang China dan menampilkan budaya Islam di negara itu," demikian seperti ditulis WSJ.
Terkait tudingan media AS tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Helmy Faishal Zaini membantah pemberitaan WSJ dan mengatakan bahwa tidak ada aliran dana dari Pemerintah Tiongkok kepada NU untuk penggiringan opini publik.
Serupa dengan NU, Muhammadiyah juga membantah artikel berita WSJ. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan produk jurnalistik dari media besar di New York itu adalah fitnah.
"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia," kata Abdul Mu'ti menegaskan. (OL-1)
